MEDAN- Penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo di Kecamatan Medan Polonia semakin tak jelas arahnya. Hal itu disebabkan, jadwal pertemuan Tim Asset TNI AU dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Hotel Grand Aston, Sabtu (26/7) lalu, berjalan tertutup.
Hal itu dibenarkan seorang staf Humas Pemko Medan yang biasa melakukan peliputan berita-berita Pemko, yang enggan disebutkan namanya.
“Ya, semalam (Sabtu, red) ada pertemuan Pemko dengan Tim Asset TNI AU. Tapi berlangsung tertutup, nggak bias diliput. Itu katanya permintaan TNI AU,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Minggu (27/3).
Terkait kenyataan itu, membuat sejumlah pihak terlihat gerah dan menunjukkan sikap antipatinya kepada Pemko Medan. Salah satunya adalah Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan.
Menurut Riwayat, baru kali ini pertemuan yang membahas masalah sengketa tanah Sari Rejo berlangsung tertutup. Karena, selama ini semua bentuk pertemuan yang telah dijejaki semua pihak berlangsung terbuka.
“Kenapa rapat ini tertutup. Pasti ada hal yang tidak transparan, atau yang ditutup-tutupi. Kita menyesalkan itu, karena selama ini tidak pernah ada pertemuan soal tanah ini berlangsung tertutup,” tegasnya.
Satu lagi pertanyaan yang dilontarkan Riwayat Pakpahan adalah, kenapa pertemuan itu tidak melibatkan pihak warga yang notabene adalah pihak yang bersengketa.
“Kenapa kami tidak dilibatkan. Padahal 1 Februari 2011, rapat di DPD RI bersama Kasau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Kementerian Keuangan melibatkan Formas. Nah, janji Wali Kota juga kalau Tim Asset TNI AU datang, maka Formas akan dilibatkan. Ini kan aneh. Kami hanya ingin persoalan ini segera selesai, kami mendapat hak kami yakni, sertifikat tanah,” tandasnya lagi.
Karena hal ini juga, Riwayat kembali mengungkapkan, jikalau pada akhirnya aksi unjuk rasa diperlukan untuk penyelesaian masalah tersebut, maka itu akan menjadi alternatif terakhir bagi masyarakat Sari Rejo.
“Mudah-mudahan, Pemko masih mengupayakan penyelesaian ini. Tapi kalau sampai akhir April 2011 ini tidak juga ada penyelesaian, maka awal Mei ini kami masyarakat Sari Rejo akan melakukan aksi besar-besaran ke Pemko Medan dan BPN Sumut serta Medan,” tukasnya.
Ketidaktransparanan Pemko Medan dan TNI AU juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Medan Landen Marbun. “Seharusnya segala kebijakan pemerintah itu harus transparan. Apalagi selama ini, masalah Sari Rejo tidak pernah ditutup-tutupi,” tegasnya.(ari)
