BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Masih ingat persitiwa penyekapan dan pengrusakan rumah di lahan garapan beberapa pekan lalu? Pasca kejadian itu, masyarakat penggarap yang berdomisili di Pasar VI, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, melakukan deklarasi dan syukuran perlawanan terhadap mafia tanah. Kegiatan perlawanan terhadap mafia tanah turut dihadiri dari berbagai aktivis petani dan ratusan masyarakat penggarap dari berbagai daerah di Medan dan Deliserdang.
Ketua Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), Syaifal Bahri, Rabu (27/3), mengatakan, kegiatan yang mereka lakukan adalah bentuk deklarasi dan acara syukuran serta doa bersama, sebagai bentuk tolak bala atas musibah penyerangan sekelompok preman bayaran di lokasi lahan yang ditempati masyarakat. “Ini adalah tanah rakyat, kita akan lawan siapa yang ingin merampas hak rakyat. Kita sudah membuat laporan ke Polda, untuk itu kita tetap mendukung dan mendesak agar Pak Kapolda menangkap mafia tanah,” ucap Syaifal.
Mengenang peristiwa biadab yang mereka alami, Syaifal, mengucapkan syukur kepada Presiden Jokowi yang telah membantu masyarakat penggarap untuk kembali bangkit membangun rumah mereka yang telah dirusak. Dengan acara syukuran ini, mereka kembali bersemangat untuk menghilangkan rasa trauma yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Hari ini, kami mengucap syukur, kami bisa semangat untuk menghilangkan rasa trauma. Ini semua berkat bantuan dari Presiden Jokowi yang turut membantu membangun rumah warga yang dihancurkan oleh mafia tanah. Semoga, kedepannya para pelaku biadab dapat segera ditangkap dan dihukum,” cetus Syaifal.
Hal senada juga dikatakan, Ketua Ke-lompok Tani Menggugat (KTM) Sumut, Unggul Tampubolon. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu melawan mafia tanah.
Sementara, tokoh masyarakat Sumatera Utara, Samsul Hilal meminta kepada penagak hukum untuk menangkap para mafia tanah yang telah merusak dan menyekap masyarakat. Polisi tidak boleh diam atas peristiwa dialami masyarakat garapan di Labuhandeli. (fac/ila)
“Masalah ini sudah ditangani polisi, kita minta polisi tidak tidur. Kalau polisi tidak mengusut ini, maka musibah yang akan dialami rakyat. Apapun ceritanya, mafia tanah adalah musuh kita,” tegas Samsul.
Diungkapkan Samsul, seluruh lahan eks HGU merupakan lahan yang sudah dilepas masa kontarknya dengan perkebunan. Artinya, PTPN tidak ada hak atas lahan HGU. Harapnnya, kepada gubernur harus transparansi menyelesaikan masalah lahan eks HGU di Sumatera Utara.
“Tanah ini bukan milik perbenunan dan bukan milik negara, tapi milik bangsa indonesia. Kita jangan takut, peristiwa kemarin adalah bentuk perlawanan kita dengan mafia tanah. Makanya, polisi harus tegas menindak pelaku mafia tanah,” tegasnya lagi. (fac/ila)
