Untuk di Kabupaten Labuhanbatu, lanjut Nainggolan, akan diramaikan sekitar 2.000-an buruh yang berasal dari tujuh elemen. “Di Labuhanbatu dengan kegiatan hiburan rakyat bertempat di Gedung Nasional Rantau Prapat diikuti tujuh elemen (SERBUNDO pimpinan Ishak, DPC SBSI pimpinan A Zega, SPPP pimpinan Ismail Tambunan, SPBUN PTP III pimpinan Anto Bangun, BP.SBPI pimpinan Siman, SPM pimpinan Sofyan Ginting dan KBP pimpinan Bahrinel Hasibuan),” jelasnya.
Untuk di Taput, sekitar 700-an buruh akan menggelar unjukrasa di PT SOL dan Kantor Pemkab Taput. Di Taput diikuti elemen serikat buruh SPTI–SPSI Taput yang dipimpin Goklit Hutauruk dan SBSI Taput yang dipimpin Sanggam Lumban Tobing dengan jumlah massa 700 orang dengan tuntutan penambahan kerja dari SPSI, naikkan Upah Minimum Regional (UMR) dan utamakan pekerja lokal.
Sedangkan di Pematangsiantar, Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI pimpinan Ramlan Sinaga dan DPC FTA SBSI pimpinan Ramlan Hutabarat akan melaksanakan kegiatan pawai keliling kota Pematangsiantar dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan jumlah massa sekitar 500-an orang.
Sementara itu, Ketua FSPMI Willy Agus Utomo menilai, tudingan Poldasu soal aksi buruh pada May Day bakal disusupi kepentingan politik, sangat tidak mendasar. Dia menilai, hal itu dilakukan polisi untuk mengkerdilkan aksi mendatang. “Hal itu tidak benar. Tuduhan itu tidak mendasar saya rasa. Memang selama buruh akan melakukan aksi untuk memperjuangkan nasib, polisi pasti kerap berusaha untuk menjegal,” ujar Willy ketika dikonfirmasi Sumut Pos tadi malam.
Menurut Willy, nasib buruh selama ini selalu dikesampingkan, kurang perhatian. “Jadi kalau katanya demi kepentingan politik, saya tegaskan tidak benar. Kami melakukan aksi ini untuk kepentingan buruh tanpa embel-embel apapun,” sebutnya.
Dia menepis jauh-jauh tuduhan kalau aksi buruh untuk menjatuhkan penguasa yang tengah berkuasa. Menurutnya, aksi buruh pada May Day mendatang agar pemerintah pusat tahu isu apa yang terjadi di daerah.
“Jadi kita sangat menyayangkan keterangan polisi itu. Kita aksi membawa isu daerah, dari Sumut supaya pemerintah di tingkat pusat tahu,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Sumut, Eben menerangkan, tuduhan Polisi soal aksi buruh salah alamat. “Yang jadi pertanyaan saat ini ditunggangi kepentingan politik bagaimana? Kami aksi nanti untuk menyuarakan kepentingan buruh tanpa embel-embel politis,” ujar Eben.
Dia malah mengaku memberikan apresiasi kepada Gubsu, T Erry Nuradi dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Eben menjelaskan, aksi mereka pada dasarnya untuk menentang kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau polisi beranggapan aksi May Day ini untuk menjatuhkan sosok Gubsu yang sekarang, itu salah besar. Justru kami memberi apresiasi atas kenaikan UMP yang dibuatnya. Aksi May Day lebih kepada membawa kebijakan pusat yang tak berpihak ke daerah,” tutur Eben.
Sehingga Eben menegaskan, agar Polisi tidak perlu berburuk sangka. Aksi yang akan tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) ini murni memperjuangkan kepentingan buruh.
“Kepada Polisi kami tekankan, buruh aksi untuk memperjuangkan nasibnya. Tidak ada embel-embel kepentingan politik sama sekali,” pungkas Eben. (dvs/adz)
