MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beredarnya informasi vaksin palsu di Sumatera Utara (Sumut), Dinas kesehatan (Dinkes) Sumut menginstrusikan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
Menurut Plt Dinas Kesehatan Sumut Agustama, pihaknya sudah mengirim surat edaran ke seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota.
“Hal ini juga menindaklanjuti surat edaran terkait vaksin palsu dari Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kemenkes RI,” kata Plt Dinkes Sumut Agustama, Senin (27/6) di ruang kerjanya kepada wartawan.
Menurutnya, yang mengetahui vaksin tersebut palsu atau tidaknya adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tapi, prinsipnya, kalau untuk di sarana pelayanan kesehatan negara diyakin tidak ada vaksin palsu karena dropping-nya dari Biofarma di Jakarta. “Umumnya yang beli legal gak mungkin palsu karena terdaftar di BPOM,” tegas Agustama.
Begitupun, kata dia mengatakan, kalau ada ditemukan indikasi vaksin palsu, pihaknya akan turun kelapangan. Sedangkan dampak dari vaksin palsu itu, menurutnya tergantung dari jenis vaksin ang digunakan. Tapu yang jelas, kalau yang namanya palsu dapat merusak tubuh.
Hal senada diutarakan Sekretaris Dinkes Medan, Irma Suryani. Disebutkannya, untuk alur pengadaan vaksin langsung dari Kemenkes baru ke dinkes provinsi lalu ke dinkes kabupaten kota dan diberikan kepada Puskesmas selanjut rumah sakit pemerintah yang membutuhkan.
“Mereka buat permintaan ke kita dan kita bagikan, tidak dibeli. Sampai saat ini, belum ada ditemukan vaksin palsu di Medan,” katanya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beredarnya informasi vaksin palsu di Sumatera Utara (Sumut), Dinas kesehatan (Dinkes) Sumut menginstrusikan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
Menurut Plt Dinas Kesehatan Sumut Agustama, pihaknya sudah mengirim surat edaran ke seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota.
“Hal ini juga menindaklanjuti surat edaran terkait vaksin palsu dari Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit Kemenkes RI,” kata Plt Dinkes Sumut Agustama, Senin (27/6) di ruang kerjanya kepada wartawan.
Menurutnya, yang mengetahui vaksin tersebut palsu atau tidaknya adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tapi, prinsipnya, kalau untuk di sarana pelayanan kesehatan negara diyakin tidak ada vaksin palsu karena dropping-nya dari Biofarma di Jakarta. “Umumnya yang beli legal gak mungkin palsu karena terdaftar di BPOM,” tegas Agustama.
Begitupun, kata dia mengatakan, kalau ada ditemukan indikasi vaksin palsu, pihaknya akan turun kelapangan. Sedangkan dampak dari vaksin palsu itu, menurutnya tergantung dari jenis vaksin ang digunakan. Tapu yang jelas, kalau yang namanya palsu dapat merusak tubuh.
Hal senada diutarakan Sekretaris Dinkes Medan, Irma Suryani. Disebutkannya, untuk alur pengadaan vaksin langsung dari Kemenkes baru ke dinkes provinsi lalu ke dinkes kabupaten kota dan diberikan kepada Puskesmas selanjut rumah sakit pemerintah yang membutuhkan.
“Mereka buat permintaan ke kita dan kita bagikan, tidak dibeli. Sampai saat ini, belum ada ditemukan vaksin palsu di Medan,” katanya.
