MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari banyak sektor di berbagai institusi yang ada di negara ini, administrasi publik dan kepolisian dinilai menjadi yang terkorup. Banyak hal yang mendasari tingkat korupsi di pelayanan publik tersebut.
“Berdasarkan survei yang kita lakukan di Juli 2016 ini, sebanyak 66,3 persen masyarakat/responden memilih public administrator (administrasi publik) banyak terjadi korupsi, sedangkan di posisi kedua ada institusi kepolisian sebanyak 59,8 persen,” kata peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Aryo Fernandes, dalam paparannya di acara dialog rilis survei CSIS di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (27/7).
Uniknya, menurut survei terhadap 3.900 sample di Indonesia ini, orang-orang berpendidikan ditingkat Doktor (S3) sangat toleran terhadap perilaku koruptif, yakni sebanyak 62,9 persen.
“Masyarakat kita masih toleran terhadap korupsi. Di mana masyarakat masih suka memberikan sesuatu (seperti barang/uang/hadiah) di luar persyaratan resmi untuk memperlancar urusan di pemerintahan. Ini masih menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi. Karena hampir 30 persen responden menganggap wajar pemberian sesuatu,” jelas Aryo.
Kemudian masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung lebih ‘toleran’ terhadap pemberian kepada penyelenggara negara, dibandingkan masyarakat yang ditinggal di pertokoan. “Dibandingkan dengan provinsi lainnya, masyarakat di Sumut cenderung lebih ‘toleran’ dalam memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara dibanding provinsi lainnya, 37,7 persen menganggap wajar hal tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 29,1 persen,” sambung dia.
Tolak ukur hal itu terjadi karena masyarakat dengan pengeluaran lebih besar, cenderung tidak toleran dalam memberikan sesuatu dibandingkan masyarakat dengan pengeluaran yang rendah. Selanjutnya, persepsi masyarakat terhadap penyebaran korupsi di sektor pelayanan dasar (sekolah, kesehatan, administrasi kependudukan) lebih rendah dibading di sektor elit, seperti pengadaan barang dan jasa, implementasi anggaran, penerimaan PNS dan sektor kepolisian).
