MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi kembali mengingatkan, kasus Covid-19 di Sumut saat ini relatif masih tinggi. Karenanya, para bupati dan wali kota diminta lebih serius dalam penanganan Covid-19, termasuk meningkatkan kedisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes).
Berdasarkan data Selasa (27/7), kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertambah 1.408 orang. Penambahan kasus baru ini merupakan angka tertinggi kedua secara nasional.
Angka penambahan tersebut, berdasarkan data harian milik Kemenkes RI yang disampaikan BNPB. Dengan penambahan itu, saat ini total kasus positif Covid-19 di Sumut naik dari 53.091 menjadi 54.499 orang. Sumut juga tercatat menjadi daerah kesembilan tertinggi yang menyumbangkan total 45.203 kasus baru nasional.
Sedangkan untuk kasus sembuh, Sumut memperoleh penambahan 550 orang, sehingga total warga Sumut yang kembali sehat dari Covid-19 naik dari 38.234 menjadi 38.784 orang. Namun dengan jumlah itu Sumut hanya menjadi provinsi ke-12 yang menyumbangkan 47.128 kasus sembuh di Indonesia.
Kemudian, untuk kasus kematian, Sumut memperoleh penambahan 17 orang sehingga total kasusnya naik dari 1.387 menjadi 1.404 orang. Sumut menjadi provinsi ke-14 tertinggi bersama empat provinsi lainnya dalam menyumbangkan 2.069 kasus baru kematian. Dengan demikian, dari data-data tersebut, kini kasus aktif Covid-19 di Sumut melonjak dari 13.470 orang menjadi 14.311 orang.
Sementara, meski kasus positif Covid-19 di Sumut terus mengalami kenaikan, kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) yang tersedia di rumah sakit masih tetap tersedia. Berdasarkan data milik Pemprov Sumut pertanggal 26 Juli 2021, persentase BOR Sumut hanya mengalami kenaikan enam persen menjadi 64 persen dari hari sebelumnya.
Adapun untuk BOR Covid-19 di Sumut yang kapasitasnya sudah 100 persen hanya terjadi di Kabupaten Samosir. Kemudian diikuti Tapanuli Utara 94 persen, Karo 84 persen, Toba 83 persen, Dairi 78 persen, serta Medan dan Deliserdang 73 persen.
Selanjutnya untuk BOR isolasi Covid-19, keterisiannya mencapai 100 persen hanya terjadi di Kabupaten Samosir dan Toba. Kemudian diikuti Tapanuli Utara dengan ketirisan 93 persen, Karo 87 persen, Dairi 79 persen, Medan 74 persen dan Deliserdang 73 persen.
Terakhir, untuk BOR ICU Covid-19 yang keterisiannya mencapai 100 persen terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Kota Medan sendiri keterisiannya sebesar 68 persen, Deliserdang 64 persen, Sibolga 50 persen, Pematangsiantar 42 persen, Karo 38 persen, Binjai 25 persen dan Langkat 14 persen.
Menyikapi data kasus Covid-19 di Sumut, Gubsu Edy Rahmayadi meminta seluruh kepala daerah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, hingga penanganan risiko terburuk sekalipun. “Saya mohon ini semua digerakkan, untuk mau menggerakkan rakyat. Kalau tidak, ini tak selesai-selesai. BOR kita meningkat terus. Nanti kita tak mampu menanganinya kalau ini hanya kita diamkan,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Penanganan Lonjakan Kasus dan Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (27/7).
Hadir dalam rapat itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Bupati Karo Corry Sebayang, dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah diwakili kepala Dinas Kesehatan. Secara daring, turut hadir dalam rakor bupati/wali kota di luar kawasan Mebidangro.
Edy meminta kepala daerah se-Sumut agar gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Mengingatkan masyarakat agar memakai masker, rutin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak sangat penting selama pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, termasuk Sumut. “Saya mohon dengan segala hormat kepada bupati dan wali kota, ajak masyarakat untuk pakai masker. Kalau itu tidak dilakukan, virus corona tak akan selesai,” tegasnya.
“Dan saya mulai khawatir…” kata Edy. Suasana rakor sempat hening beberapa detik setelah pernyataan itu. Tetapi Edy tidak melanjutkan pernyataannya tersebut.
Lebih lanjut Edy pun meminta agar dilakukan penyekatan-penyekatan yang bersifat mikro, namun harus dengan cara humanis. “Menganjurkan semua rakyat, taat menggunakan masker, mengatur jarak dan menghindari keramaian. Ulangi cuci tangan setiap saat dengan menggunakan sabun. Saya harap ini tak berulang-ulang kita sampaikan,” sebut Edy lagi.
Gubsu pun meminta agar bupati dan wali kota melibatkan camat, lurah, kepala desa, maupun masing-masing Forkopimda dalam menangani wabah ini. Begitupun tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan dalam menyosialisasikan prokes kepada masyarakat di daerah.
Ia menekankan, penerapan prokes tak bisa ditawar. “Saya mau kita bersama-sama turun. Kalau tidak, tak pernah selesai ini,” tambahnya.
Edy pun menyampaikan kepada kepala daerah agar mengalokasikan 8 persen APBD dari masing-masing kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19. Termasuk untuk jaring pengaman sosial (JPS). Itu bisa dilakukan karena sebelumnya telah diinstruksikan oleh menteri dalam negeri.
Cepat Kirim Data
Pada kesempatan itu, Gubsu juga meminta kerjasama pemda dan seluruh unsur Forkopimda di 23 kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan pemerintah pusat selama PPKM Lanjutan secara tepat sasaran. Ada sejumlah paket bantuan dari pemerintah selama pemberlakuan PPKM lanjutan di daerah level 4 dan level 3. Disebut Edy, pertama akan ada penambahan penerima kartu sembako dengan jumlah bantuan sebesar Rp200 ribu/bulan selama 6 bulan.
Edy mengatakan, Pemprovsu akan mengajukan penerima kartu sembako ini ke pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian. Calon penerima yang diajukan merupakan usulan dari pemkab dan pemko. “Tolong perhatikan. Cepat kirim (data) ke provinsi, biar diajukan ke Menko Perekonomian,” tegasnya.
Kemudian, akan ada juga bantuan subsidi kuota internet dari Agustus-Desember. Subsidi listrik mulai Oktober-Desember serta subsidi upah bagi pekerja terdampak PPKM dengan upah dibawah Rp3,5 juta per bulan berdasarkan laporan di BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu ada bantuan beras 10 kg serta bantuan untuk UMKM yakni pedagang kecil dan pedagang kaki lima sebesar Rp1,2 juta. Seluruh calon penerima bantuan pemerintah ini merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan melalui pemerintah provinsi. Ia berharap ini menjadi perhatian serius. “Bantuan ini sering jadi persoalan di daerah. Ini sulitnya kita. Untuk itu perlunya kepedulian dan kerjasama pemerintah daerah dan Forkopimda-nya” ujarnya.
Varian Baru
Kesempatan itu, Edy turut mengungkapkan bahwa ada seorang warga Medan sempat terpapar varian Delta dan harus menjalani perawatan di RS Bunda Thamrin Medan. Namun, warga dimaksud kini telah dinyatakan sembuh, usai mendapat perawatan serius oleh tim medis. “Ini juga kita ikuti. Kita kejar testingnya. Kontak-kontak eratnya. Dan kami juga tidak mendiamkan, tapi selama ini kami tidak mau ekspose, agar tidak membuat orang lain stres,” ujarnya.
Mengetahui hal itu, tim medis lalu mengisolasi ketat pasien tersebut. Tak sampai di situ, ungkap Edy, tim medis pun langsung bergerak cepat bekerjasama dengan para ahli dari USU, langsung melacak kontak erat sang pasien.
Sebab, menurutnya, varian Delta bisa menularkan delapan kali lebih cepat dari Covid-19 umumnya. Dan dari hasil pelacakan yang telah dilakukan, tak satu pun ditemukan warga lainnya turut tertular varian Delta. “Sementara oleh ahlinya tidak ada penularan kepada orang lain. Dan orang itu sudah sembuh satu bulan yang lalu. Kita berharap itu tidak ada lagi (kasus varian Delta). Tetapi tenaga medis dan ahli terus menelusuri ini,” ungkap mantan Pangkostrad itu. (prn/ris)
