SUMUTPOS.CO – Wacana pemerintah untuk melakukan normalisasi Sungai Deli di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di ujung Utara Kota Medan belum juga terlaksana. Padahal, banjir sering melanda Medan Utara bila hujan deras. Karenanya, Pemerinta Kota (Pemko) Medan diminta serius menangani normalisasi Sungai Deli. Penegasan ini disampaikan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awaluddin
Dikatakannya, pemerintah diminta untuk lebih konsentrasi dengan tanggung jawabnya dalam melakukan normalisasi Sungai Deli. Belum terlaksananya program normaliasi dalam bentuk pembentangan secara permanen, pengerukan kedangkalan sungai serta menertibkan bangunan liar di pinggiran benteng suangi, akan mengkhuatirkan terjadinya luapan bajir.
Selama ini, lanjutnya, kawasan Medan Utara adalah bagian ujung mengalirnya air dari segala penjuru, dengan usianya benteng yang sudah tua serta belum permanen, mengancam terjadinya musibah alam yang tidak diketahui kapan terjadi menyebabkan kebanjiran yang luar biasa.
“Kita lihat kondisi benteng sudah sangat mengkhawatirkan,. Jangan sempat musibah yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, kembali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi jebolnya tanggul yang merendam ribuan rumah di kawasan Medan Labuhan, jadi kita minta normalisasi Sungai Deli harus menjadi prioritas,” tegas pria akrab disapa Awel ini.
Dikatakan Ketua Bapillu DPD PAN Kota Medan ini, pemerintah melalui Pemko Medan, sudah harus mensegerakan untuk mendesak pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) II, agar program yang tertunda ini segera dilaksanakan, sebelum terjadinya musibah alam yang mengancam keselamatan masyarakat di Medan Utara. “Harapan kita, ini untuk segera dilaksanakan. Jangan sempat benteng jebol pemerintah baru sibuk. Agar masyarakat tidak dihantui rasa kekhuatiran banjir bila terjadi hujan dan banjir kiriman dari gunung,” tegas Caleg DPRD Sumut untuk pemilihan Sumut I.
Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, masalah normalisasi Sungai Deli sudah masuk tahap pembahasan, pihaknya sudah mengundang BWS II untuk membicarakan masalah normalisasi Sungai Deli. Ternyata, pembenahan normalisasi Sungai Deli terkendala oleh masalah bangunan liar yang banyak berdiri di atas benteng Sungai Deli.
Untuk mengatasi itu, perlu dana yang harus dialokasikan. Sehingga, perlu adanya kordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan bangunan liar untuk direlokasi agar normalisasi dalam bentuk pembentengan secara permanen dapat terlaksana.”Makanya, kita minta kepada Pemko Medan untuk bisa turut serta, agar pembebasan lahan dapat terlaksana, agar normlaisasi Sungai Deli dapat dilaksanakan Kementrian PUPR melalui BWS II,” jelas Sutrisno.
Dikatakan Politisi PDI Perjuangan ini, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan rapat kerja kordinasi, untuk mematangkan normlisasi Sungai Deli dengan melibatkan BWS II, Pemko Medan Dinas Pengolahan Air Sumatera Utara dan pihak lainnya.
“Pertemuan yang akan kita lakukan, untuk membahas kembali program normalisasi sungai, baik itu dengan masalah kanal dan saluran primer, karena dampak banjir belakangan ini sudah sangat mengkhuatirkan,” pungkas Sutrisno. (fac/ila)
