Lebih lanjut, untuk nomor pilihan tiga angka tanpa huruf, dikenakan tarif Rp10 juta. Kalau yang menggunakan huruf, dikenakan tarif Rp7,5 juta.”Untuk nomor pilihan empat angka tidak menggunakan huruf, dikenakan tarif Rp7,5 juta. Yang menggunakan huruf, tarifnya Rp5 juta,” kata dia.
Marcelino melanjutkan, nomor pilihan ini masih akan dilakukan kordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Itu dilakukan untuk pengaturan nomor-nomor pilihan yang digunakan pejabat atau aparatur negara.
Kata dia, nomor pilihan ini bersifat subjektif. Sebab, dapat saja nomor itu dianggap tidak penting pada orang lain. Tapi, bagi orang lain, nomor itu dapat mendatangkan hoki dan sebagainya.
Dia mencontohkan, BK 168 yang bagi warga keturunan Tiongkok yang memiliki makna tersendiri. “Jadi untuk hal-hal seperti ini sepertinya perlu dilakukan inventasir. Begitu juga pengawasan nomor pilihan, ini harus lebih selektif,” tandasnya. (ted/gus)
Lebih lanjut, untuk nomor pilihan tiga angka tanpa huruf, dikenakan tarif Rp10 juta. Kalau yang menggunakan huruf, dikenakan tarif Rp7,5 juta.”Untuk nomor pilihan empat angka tidak menggunakan huruf, dikenakan tarif Rp7,5 juta. Yang menggunakan huruf, tarifnya Rp5 juta,” kata dia.
Marcelino melanjutkan, nomor pilihan ini masih akan dilakukan kordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Itu dilakukan untuk pengaturan nomor-nomor pilihan yang digunakan pejabat atau aparatur negara.
Kata dia, nomor pilihan ini bersifat subjektif. Sebab, dapat saja nomor itu dianggap tidak penting pada orang lain. Tapi, bagi orang lain, nomor itu dapat mendatangkan hoki dan sebagainya.
Dia mencontohkan, BK 168 yang bagi warga keturunan Tiongkok yang memiliki makna tersendiri. “Jadi untuk hal-hal seperti ini sepertinya perlu dilakukan inventasir. Begitu juga pengawasan nomor pilihan, ini harus lebih selektif,” tandasnya. (ted/gus)
