29 C
Medan
Thursday, December 5, 2024
spot_img

Protes Kenaikan BPJS, HMI dan GMNI Unjukrasa ke Pemko dan DPRD Medan

 UNJUKRASA: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berorasi di Balai Kota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabutnya subsidi gas 3 kg.
UNJUKRASA: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berorasi di Balai Kota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabutnya subsidi gas 3 kg.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berorasi di Balai Kota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabutnya subsidi gas 3 kg.

Setelah setengah jam berorasi di gedung dewan, perwakilan massa diterima Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST dan Hendry Duin di ruang Komisi II. Pada pertemuan itu, mahasiswa mengemukakan aksi mereka lantaran resah dengan kondisi masyarakat yang semakin memprihatinkan.

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan dinilai semakin ‘memiskinkan’ rakyat. Apalagi sejumlah penyakit tidak lagi dapat di cover oleh BPJS Kesehatan dan harus dibayar dengan biaya umum oleh masyarakat kepada pihak rumah sakit.

Mahasiswa juga meminta agar DPRD Medan merekomendasikan kepada DPR RI agar mau membatalkan kenaikan iuran BPJS itu. Begitu juga dengan adanya pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg, mereka juga meminta agar rencana itu dibatalkan. Sebab, hal itu dianggap berpotensi melanggar undang-undang dan sangat merugikan masyarakat arus bawah.

Menjawab tuntutan mahasiswa, Sudari menyebutkan permasalahan tarif BPJS dan pencabutan subsidi gas 3 kg merupakan kewenangan dari pusat. Kendati demikian, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut ke DPR RI agar ditindaklanjuti. “Sebenarnya ini kewenangan pusat, tapi kami akan sampaikan aspirasi adik-adik semua melalui DPR RI,” kata Sudari.

Mahasiswa juga meminta agar para wakil rakyat terutama di DPRD Medan berperan aktif mengatasi persoalan-persoalan masyarakat demi mewujudkan Pemerintahan Kota Medan yang bersih dan berintegritas.

Sebelum mendatangi kantor DPRD Medan, Mahasiswa telah terlebih dahulu mendatangi Balai Kota Medan untuk menyampaikan hal yang sama, termasuk soal sikap Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Namun ketika Asisten Ekonomi Pembangunan, Khairul Syahnan keluar guna mendatangi massa, massa memilih menyeberang ke DPRD Medan untuk berorasi karena mereka hanya ingin bertemu langsung dengan Plt Wali Kota Medan. (map/ila)

 UNJUKRASA: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berorasi di Balai Kota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabutnya subsidi gas 3 kg.
UNJUKRASA: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berorasi di Balai Kota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabutnya subsidi gas 3 kg.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) berorasi di Balai Kota Medan dan DPRD Medan, Selasa (28/1). Massa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tidak dicabutnya subsidi gas 3 kg.

Setelah setengah jam berorasi di gedung dewan, perwakilan massa diterima Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST dan Hendry Duin di ruang Komisi II. Pada pertemuan itu, mahasiswa mengemukakan aksi mereka lantaran resah dengan kondisi masyarakat yang semakin memprihatinkan.

Kebijakan pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan dinilai semakin ‘memiskinkan’ rakyat. Apalagi sejumlah penyakit tidak lagi dapat di cover oleh BPJS Kesehatan dan harus dibayar dengan biaya umum oleh masyarakat kepada pihak rumah sakit.

Mahasiswa juga meminta agar DPRD Medan merekomendasikan kepada DPR RI agar mau membatalkan kenaikan iuran BPJS itu. Begitu juga dengan adanya pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg, mereka juga meminta agar rencana itu dibatalkan. Sebab, hal itu dianggap berpotensi melanggar undang-undang dan sangat merugikan masyarakat arus bawah.

Menjawab tuntutan mahasiswa, Sudari menyebutkan permasalahan tarif BPJS dan pencabutan subsidi gas 3 kg merupakan kewenangan dari pusat. Kendati demikian, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut ke DPR RI agar ditindaklanjuti. “Sebenarnya ini kewenangan pusat, tapi kami akan sampaikan aspirasi adik-adik semua melalui DPR RI,” kata Sudari.

Mahasiswa juga meminta agar para wakil rakyat terutama di DPRD Medan berperan aktif mengatasi persoalan-persoalan masyarakat demi mewujudkan Pemerintahan Kota Medan yang bersih dan berintegritas.

Sebelum mendatangi kantor DPRD Medan, Mahasiswa telah terlebih dahulu mendatangi Balai Kota Medan untuk menyampaikan hal yang sama, termasuk soal sikap Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Namun ketika Asisten Ekonomi Pembangunan, Khairul Syahnan keluar guna mendatangi massa, massa memilih menyeberang ke DPRD Medan untuk berorasi karena mereka hanya ingin bertemu langsung dengan Plt Wali Kota Medan. (map/ila)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/