Aktivitas Sinabung Meningkat, Masih Ada Warga Bertahan

KARO, SUMUTPOS.CO – Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, sepekan ini semakin meningkat. Namun begitu, masih ada saja warga di kaki Sinabung yang enggan meninggalkan desanya. Pasahal, BPVMBG dan Pemkab Karo telah melarang warga desa di lingkar Sinabung untuk tidak memasuki wilayah zona merah.

Seorang warga mengaku bermarga Sitepu (50), mengaku enggan meninggalkan desanya karena tak memiliki uang untuk menyewa lahan. “Mau bagaimana lagi? Kalau nyewa lahan pertanian lagi, uang nggak cukup,” kata Sitepu ketika ditemui di Desa Kutatonggal, Kecamatan Namanteran, Minggu (28/2).

Menurutnya, uang yang diberikan pemerintah sebesar Rp5,6 juta tak cukup, karena untuk menyewa rumah saja dalam satu tahun sudah menghabiskan biaya Rp5 juta. “Makanya saya, istri, dan anak, nekat tinggal di desa. Sementara uang itu kamui gunakan untuk beli bibit kol untuk ditanam. Mudah-mudahan kena harga, walaupun harus bertaruh nyawa,” ungkap Sitepu lagi.

Sementara, Kepala Desa Kuta Tonggal Andreas Tarigan ketika disambangi di ladangnya, mengakui kalau masih ada warga yang bertahan di desanya. “Memang benar ada beberapa warga yang memilih tinggal di desa meski telah mendapat dana sewa lahan dan rumah dari pemerintah. Karena dana itu gak mencukupi. Bayangkan saja, harga sewa rumah sekarang ini. Pasti nggak dapat harga Rp2 juta setahun. Makanya terakap (lumayan, Red) berladang di kampung,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa warga desa yang masih ada tanamannya di ladang merasa terakap memanen hasil pertanian yang ditanamnya.

“Terakapkan buat jajan dan biaya sekolah anak. Apalagi biaya makan sehari-hari, nggak mungkin kita mengharap terus dari pemerintah,” imbuhnya lagi.

Disinggung soal relokasi tahap kedua secara mandiri, warga desa belum mendapat kepastian dari pemerintah kapan akan di relokasi. Hanya saja lahan untuk relokasi sudah ada. Pemerintah sudah mendapat lahan di desa Lingga. Rencananya setiap KK mendapat Rp110 juta per KK dengan rincian Rp59,4 juta untuk pembangunan rumah dan beli lahan pertanian Rp54,6 juta.

“Kita tinggal terima bersih, mereka yang cari lahannya dan membangun rumahnya. Kita langsung diberikan sertifikat rumahnya. Sementara lahannya jika sudah ada mereka yang yang bayar. Tapi kapan kepastiannya belum tahu kami. Padahal pada rapat kemarin, kata Sekda uang sudah ada. Itu yang membuat kami pusing menunggu yang belum pasti,” ketusnya.

Untuk itu, diharapkan agar pemerintah secepatnya memberikan kepastian kapan akan direlokasi. Sebab dana sewa rumah dan lahan waktunya hanya sampai bulan Agustus. Jadi, warga bisa terkatung-katung. Karena ada sekitar 113 KK/500 Jiwa warga Desa Kutatonggal,

“Kan nggak mungkin pembangunan rumah bisa selesai dalam waktu 4 bulan,” tandasnya.

KARO, SUMUTPOS.CO – Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, sepekan ini semakin meningkat. Namun begitu, masih ada saja warga di kaki Sinabung yang enggan meninggalkan desanya. Pasahal, BPVMBG dan Pemkab Karo telah melarang warga desa di lingkar Sinabung untuk tidak memasuki wilayah zona merah.

Seorang warga mengaku bermarga Sitepu (50), mengaku enggan meninggalkan desanya karena tak memiliki uang untuk menyewa lahan. “Mau bagaimana lagi? Kalau nyewa lahan pertanian lagi, uang nggak cukup,” kata Sitepu ketika ditemui di Desa Kutatonggal, Kecamatan Namanteran, Minggu (28/2).

Menurutnya, uang yang diberikan pemerintah sebesar Rp5,6 juta tak cukup, karena untuk menyewa rumah saja dalam satu tahun sudah menghabiskan biaya Rp5 juta. “Makanya saya, istri, dan anak, nekat tinggal di desa. Sementara uang itu kamui gunakan untuk beli bibit kol untuk ditanam. Mudah-mudahan kena harga, walaupun harus bertaruh nyawa,” ungkap Sitepu lagi.

Sementara, Kepala Desa Kuta Tonggal Andreas Tarigan ketika disambangi di ladangnya, mengakui kalau masih ada warga yang bertahan di desanya. “Memang benar ada beberapa warga yang memilih tinggal di desa meski telah mendapat dana sewa lahan dan rumah dari pemerintah. Karena dana itu gak mencukupi. Bayangkan saja, harga sewa rumah sekarang ini. Pasti nggak dapat harga Rp2 juta setahun. Makanya terakap (lumayan, Red) berladang di kampung,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa warga desa yang masih ada tanamannya di ladang merasa terakap memanen hasil pertanian yang ditanamnya.

“Terakapkan buat jajan dan biaya sekolah anak. Apalagi biaya makan sehari-hari, nggak mungkin kita mengharap terus dari pemerintah,” imbuhnya lagi.

Disinggung soal relokasi tahap kedua secara mandiri, warga desa belum mendapat kepastian dari pemerintah kapan akan di relokasi. Hanya saja lahan untuk relokasi sudah ada. Pemerintah sudah mendapat lahan di desa Lingga. Rencananya setiap KK mendapat Rp110 juta per KK dengan rincian Rp59,4 juta untuk pembangunan rumah dan beli lahan pertanian Rp54,6 juta.

“Kita tinggal terima bersih, mereka yang cari lahannya dan membangun rumahnya. Kita langsung diberikan sertifikat rumahnya. Sementara lahannya jika sudah ada mereka yang yang bayar. Tapi kapan kepastiannya belum tahu kami. Padahal pada rapat kemarin, kata Sekda uang sudah ada. Itu yang membuat kami pusing menunggu yang belum pasti,” ketusnya.

Untuk itu, diharapkan agar pemerintah secepatnya memberikan kepastian kapan akan direlokasi. Sebab dana sewa rumah dan lahan waktunya hanya sampai bulan Agustus. Jadi, warga bisa terkatung-katung. Karena ada sekitar 113 KK/500 Jiwa warga Desa Kutatonggal,

“Kan nggak mungkin pembangunan rumah bisa selesai dalam waktu 4 bulan,” tandasnya.