Dari kiri ke kanan: Wakil ketua DPP Golkar Fadel Muhamad, Wakil ketua DPP Nurdin Halid, Ketua umum DPP Aburizal Bakrie, Bendahara umum DPP Setya Novanto, Ketua DPD I Golkar Gorontalo Rusli Habibie, Ketua MKGR Roem Kono, pose bersama usai pelaksaan pembukaan Musda DPD I Golkar, Selasa (26/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPP Partai Golkar akan menyelenggarakan debat kandidat untuk para calon ketua umum (Ketum). Dimana, wadah tersebut dijadikan ajang bagi para calon ketum untuk memaparkan visi dan misinya selama duduk dipucuk pimpinan.
Direncakan ada 5 region (wilayah) yang akan dipilih menjadi lokasi debat kandidat para calon Ketum diantaranya Region Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, serta Region Timur. “Yang akan menjadi tuan rumah untuk Region Sumatera adalah Kota Medan,” kata Sekretaris DPD Golkar Sumut, Sodrul Fuad kepada Sumut Pos, Kamis (28/4).
Menurutnya, pada acara debat kandidat para calon Ketum itu nantinya akan dihadiri pengurus DPD I dan DPD II se Pulau Sumatera. Meski begitu ia belum bisa memastikan waktu dan tempat pelaksanaan debat kandidat.
“Debat kandidat ini baru pertama kali dilakukan, rencana kegiatan itu awal Mei. Kepastiannya akan saya sampaikan secepatnya, karena masih tahap pembahasan,” bilangnya.
Sodrul menekankan, wacana atau skenario pembatalan pelaksanaan munaslub oleh sejumlah pengurus DPD I dan DPD II menyusul disahkannya kepengurusan Munas Bali oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) tidak akan terealisasi.
“Pak Ical sendiri yang sudah memastikan, Munaslub akan tetap berjalan sesuai rencana, memang pada saat rapimnas beberapa waktu lalu mayoritas pengurus DPD II menolak pelaksanaan Munaslub. Tapi, Pak Ical menunjukkan sikap kenegarawan dan kedewasaannya dalam berpolitik,” bebernya.
Lebih jauh dia menekankan, pelaksanaan Munaslub yang akan dihelat akhir Mei mendatang butuh biaya yang tidak sedikit. Terlebih biaya transportasi bagi para pemegang suara ke lokasi pelaksanaan Munaslub.
“Awalnya dari situ muncul ide agar setiap Calon Ketum menyetorkan dana Rp20 Miliar, memang kedengarannya besar. Hanya saja yang perlu diketahui, biaya itu disetorkan kepanitia untuk menghindari praktik money politik. Untuk nominal sejauh ini masih diperdebatkan, mungkin angkanya akan disesuaikan,” tukasnya. (dik)
