MEDAN-Rel kereta api sepanjang 2,9 kilometer yang menghubungkan rel utama kereta api eksisting menuju kawasan industri Sei Mangkei segera dibangun. Pembangunan rel kereta api jalur Kualatanjung-Pelanan-Sei Mangkei itu akan menghabiskan dana Rp50 miliar.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun pun mengaku telah mendapat izin pembangunan tersebut dari Bupati Simalungun JR Saragih.
Hal ini terungkap saat acara Asia Pacific Ministers & Reginal Governors dan Indonesia International Infrastructure 2012 di Balai Sidang Jakarta (JCC), kemarin.
“Ya, PTPN III juga ikut ambil bagian di acara itu. Saat ini Direktur Pengembangan dan Direktur Utama juga berada di Jakarta untuk mengikuti acara tersebut,” jelas Kepala Urusan (Kaur) Humas PTPN III Irawadi Lubis, kemarin malam.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan PTPN III Nur Hidayat menjelaskan, pembangunan rel kereta api di Sei Mangkei saat ini tengah menunggu perizinan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Diharapkan September 2012 mendatang izin dari BPN sudah terbit. Setelah kami mendapatkan status HPL, izin dirjen KA Kemenhub maka kami sudah mulai ground breaking,” kata Nur Hidayat kepada wartawan.
Hidayat menjelaskan, saat ini perseroan baru mengantongi izin dari Bupati Simalungun. Untuk membangun rel kerta api sepanjang 2,9 kilometer, investasi yang dibutuhkan mencapai Rp50 miliar dan semuanya akan menggunakan dana internal.
Direktur Utama PTPN III, Megananda Daryono, menambahkan pembangunan jalur kereta api baru ini akan meningkatkan efisiensi waktu pengiriman hasil produksi ke pelabuhan Kualatanjung. Jalur kereta api ini akan terkoneksi dengan jalur kereta api bandara-pelabuhan Kualatanjung sepanjang 18,5 kilometer yang sedang dibangun oleh PT Kereta Api Indonesia.
“Nantinya hasil produksi kawasan Sei Mangkei ini dikirim melalui pelabuhan Kualatanjung. Jika dibandingkan dengan jalur darat, menggunakan kereta api selain hemat biaya, hasil produksi lebih cepat diterima klien,” kata mantan Deputi Industri Primer Kementerian BUMN ini.
Terlepas dari itu, acara Asia Pacific Ministers & Reginal Governors dan Indonesia International Infrastructure 2012 di Balai Sidang Jakarta (JCC) menjadi ajang dari 19 gubernur di Indonesia untuk memaparkan pengembangan infrastruktur di wilayah masing-masing. “Ini berbeda dengan infrastructure summit yang dulu. Ini lebih (pada) kita mendorong peranan dari Pemerintah Daerah makanya ada 23 gubernur hadir, (dimana) 19 gubernur paparan,” sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sebelum acara pembukaan.
Gatot Paparkan Proyek MP3EI yang Baru
Dia menerangkan, masing-masing provinsi akan menunjukkan kekhasannya. Perkembangan proyek Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di sejumlah koridor pun akan dibahas. Salah satu yang akan ditunjukkan adalah bagaimana sejumlah Pemerintah Daerah telah mampu melakukan kerja sama langsung dengan investor asing.
Misalnya, sebut Hatta, kerja sama yang dilakukan antara Pemda Jawa Barat dengan Pemerintah China dalam membangun infrastruktur transportasi kereta api di Pulau Jawa.
“Masing-masing pemerintah daerah melakukan kerja sama dalam program-program yang selama ini masuk dalam koridor masing-masing,” tambah dia.
Di tempat terpisah Kepala Bappeda Sumut Ir Riadil Akhir Lubis mengatakan, Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho mendapat kesempatan untuk memaparkan perkembangan MP3EI, Kamis (30/8). “Besok saya juga ikut ke Jakarta karena Sumut juga buka stan di JCC,” kata Riadil.
Sambung dia, rencananya Sumut akan menawarkan proyek investasi kelistrikan, bendungan Lau Simeme, pengembangan pelabuhan, pembangunan jalan tol dan beberapa proyek besar lainnya kepada investor asing. “Kalau Kualanamu, Sei Mangkai kan sudah jalan, sekarang yang akan kita tawarkan kepada investor itu proyek-proyek MP3EI yang belum jalan,” ungkapnya.
Untuk Sei Mangkei, anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Sumut, mendukung upaya Gatot yang berencana akan melaporkan tentang sudah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Simalungun ke pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat.
Hal itu diutarakan anggota Pansus RTRW DPRD Sumut, Isma Fadly Ardhya Pulungan yang didampingi anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun, Ajib Shah kepada Sumut Pos, Selasa (28/8).
Menurut politisi dari Fraksi Golkar DPRD Sumut ini, upaya tersebut juga sebaiknya menjadi stimulus bagi pansus RTRW DPRD Sumut, untuk juga segera membahas dan menyelesaikan Perda RTRW Sumut. “Ya, memang harus dipercepat. Maka dari itu, kita berharap agar secepatnya Perda RTRW bisa dirampungkan. Dalam kaitannya, dengan keberadaan KEK Sei Mangkei itu,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.
Sebelumnya, Gatot memang sempat menyatakan pada Sumut Pos bahwa pihaknya akan segera melanjutkan persoalan itu ke pemerintah pusat, dalam hal ini BPN Pusat. Terlebih, didasarkan telah disahkannya Perda RTRW Kabupaten Simalungun oleh DPRD Simalungun. “Kita akan segera melaporkan ini ke BPN,” kata Gatot. (dra/ari/net)
