34.5 C
Medan
Friday, May 3, 2024

Fraksi PDIP DPRD Medan Soroti Nilai Kontrak Plaza Medan Fair

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus SE M.AP menyoroti kontrak kerjasama dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) antara Pemko Medan dengan PT Anugerah Prima terkait pengelolaan Plaza Medan Fair yang akan berakhir. Robi mempertanyakan, kajian apa yang sudah dilakukan Pemko Medan terkait perhitungan nilai kontrak berikutnya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Hal itu dipertanyakan Robi Barus melalui pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2023 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (29/8/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudi Sagala dan para anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Medan, M Ali Sipahutar. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman para pimpinan dan perwakilan OPD Pemko Medan.

Masih dalam sorotannya, Robi meminta Pemko Medan agar melakukan kajian dan analisa secara cermat dan mendalam. Sehingga, kerjasama yang akan dilakukan kemudian tidak menimbulkan permasalahan dan benar- benar dapat meningkatkan PAD Kota Medan.

“Begitu juga dari setiap pengelolaan aset milik Pemko Medan lainnya yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ucap Robi.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penurunan belanja daerah dari Rp7,86 Triliun lebih menjadi Rp7,84 Triliun lebih. Dimana, ada koreksi terhadap penerimaan pembiayaan yang sebelumya diproyeksikan sebesar Rp597,8 Miliar lebih menjadi Rp548,5 Miliar lebih sesudah perubahan.

“Terkait hal itu, apakah karena penurunan penerimaan pembiayaan tersebut berdampak terhadap menunda percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka. Termasuk penundaan terhadap pekerjaan di bidang infrastruktur kota dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya, kami minta agar Pemko Medan dapat mempertimbangkan dan perhatian berikutnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga mempertanyakan progress penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka selama Tahun 2023.

“Terobosan dan langkah antisipasi apa yang akan dilakukan saudara walikota untuk mengatasi permasalahan,” tanyanya.

Disisi lain, Fraksi PDIP DPRD Medan juga meminta Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dan analisis AMDAL terhadap limbah rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran.

Sebab ada dugaan, selama ini sample limbah yang akan dianalisis atau diperiksa oleh petugas laboratorium, bukan diambil/dijemput secara langsung oleh petugas. Namun, diantar langsung oleh pemilik rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran ke kantor dinas lingkungan hidup.

“Sehingga dikuatirkan sample limbah yang diterima palsu dan tidak sesuai dengan limbah yang sebenarnya,” tegasnya.

Terakhir, terkait masih banyaknya warga Kota Medan yang membutuhkan air bersih dan diresmikannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional mebidang oleh Presiden beberapa hari lalu, Robi pun mempertanyakan hal-hal apa yang sudah dan akan dilakukan Pemko Medan dengan beroperasinya SPAM tersebut guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kota Medan.

Diakhir pemandangan umumnya, Robi mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Bobby Nasution melalui koordinasi dan kerja keras yang telah dilakukan secara perlahan, seperti pengendalian banjir dan permasalahan persampahan di Kota Medan.

“Kalaupun dibeberapa titik lokasi tertentu masih ditemukan genangan air saat musim hujan tiba, namun durasinya tidak terlalu lama sehingga tidak mengakibatkan gangguan dan kerugian yang berarti bagi masyarakat Kota medan,” katanya.

Terkait hal itu, Robi mendorong Pemko Medan supaya tetap mendesak pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWA) Sumatera II untuk mempercepat pelaksanaan normalisasi sungai yang kerap menimbulkan banjir di Kota Medan, seperti Sungai Deli dan Sungai Bedera.

“Termasuk penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan. Fraksi kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara Wali Kota Medan terkait progres penanggulangan banjir dan pengelolaan persampahan termasuk penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan,” pungkasnya.
(map/ram)

SAMPAIKAN: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2023 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (29/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus SE M.AP menyoroti kontrak kerjasama dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) antara Pemko Medan dengan PT Anugerah Prima terkait pengelolaan Plaza Medan Fair yang akan berakhir. Robi mempertanyakan, kajian apa yang sudah dilakukan Pemko Medan terkait perhitungan nilai kontrak berikutnya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Hal itu dipertanyakan Robi Barus melalui pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2023 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (29/8/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudi Sagala dan para anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Medan, M Ali Sipahutar. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman para pimpinan dan perwakilan OPD Pemko Medan.

Masih dalam sorotannya, Robi meminta Pemko Medan agar melakukan kajian dan analisa secara cermat dan mendalam. Sehingga, kerjasama yang akan dilakukan kemudian tidak menimbulkan permasalahan dan benar- benar dapat meningkatkan PAD Kota Medan.

“Begitu juga dari setiap pengelolaan aset milik Pemko Medan lainnya yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ucap Robi.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penurunan belanja daerah dari Rp7,86 Triliun lebih menjadi Rp7,84 Triliun lebih. Dimana, ada koreksi terhadap penerimaan pembiayaan yang sebelumya diproyeksikan sebesar Rp597,8 Miliar lebih menjadi Rp548,5 Miliar lebih sesudah perubahan.

“Terkait hal itu, apakah karena penurunan penerimaan pembiayaan tersebut berdampak terhadap menunda percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka. Termasuk penundaan terhadap pekerjaan di bidang infrastruktur kota dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya, kami minta agar Pemko Medan dapat mempertimbangkan dan perhatian berikutnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi PDIP juga mempertanyakan progress penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka selama Tahun 2023.

“Terobosan dan langkah antisipasi apa yang akan dilakukan saudara walikota untuk mengatasi permasalahan,” tanyanya.

Disisi lain, Fraksi PDIP DPRD Medan juga meminta Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dan analisis AMDAL terhadap limbah rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran.

Sebab ada dugaan, selama ini sample limbah yang akan dianalisis atau diperiksa oleh petugas laboratorium, bukan diambil/dijemput secara langsung oleh petugas. Namun, diantar langsung oleh pemilik rumah sakit, klinik, pabrik, hotel dan restoran ke kantor dinas lingkungan hidup.

“Sehingga dikuatirkan sample limbah yang diterima palsu dan tidak sesuai dengan limbah yang sebenarnya,” tegasnya.

Terakhir, terkait masih banyaknya warga Kota Medan yang membutuhkan air bersih dan diresmikannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional mebidang oleh Presiden beberapa hari lalu, Robi pun mempertanyakan hal-hal apa yang sudah dan akan dilakukan Pemko Medan dengan beroperasinya SPAM tersebut guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Kota Medan.

Diakhir pemandangan umumnya, Robi mengapresiasi kinerja Wali Kota Medan, Bobby Nasution melalui koordinasi dan kerja keras yang telah dilakukan secara perlahan, seperti pengendalian banjir dan permasalahan persampahan di Kota Medan.

“Kalaupun dibeberapa titik lokasi tertentu masih ditemukan genangan air saat musim hujan tiba, namun durasinya tidak terlalu lama sehingga tidak mengakibatkan gangguan dan kerugian yang berarti bagi masyarakat Kota medan,” katanya.

Terkait hal itu, Robi mendorong Pemko Medan supaya tetap mendesak pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWA) Sumatera II untuk mempercepat pelaksanaan normalisasi sungai yang kerap menimbulkan banjir di Kota Medan, seperti Sungai Deli dan Sungai Bedera.

“Termasuk penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan. Fraksi kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara Wali Kota Medan terkait progres penanggulangan banjir dan pengelolaan persampahan termasuk penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan,” pungkasnya.
(map/ram)

SAMPAIKAN: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2023 dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (29/8/2023).

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/