BENDERA PPP: Barisan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat ini PPP meminta musyawarah untuk menentukan komposisi kursi pimpinan fraksi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar tiga partai yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut),
bermusyawarah dalam menentukan komposisi. Pasalnya dua partai lain yang bernasib sama seperti mereka, telah menyepakati bentukan fraksi gabungan.
Adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Kebangkita Bangsa (PKB) yang pasca pelantikan anggota DPRD Sumut yang baru, dua pekan lalu, sudah menyepakati untuk membentuk satu
fraksi dengan modal masing-masing tiga kursi. Sehingga muncul wacana, jika PPP tidak masuk di dalamnya. Sebagaimana diketahui, partai belambang kabah tersebut hanya mendapat empat kursi, sehingga tidak bisa membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan partai lain.
Anggota DPRD Sumut dari PPP Bustami HS mengatakan ketiga pimpinan partai sudah bertemu dan menandatangani berita acara bersama pembentukan satu fraksi yang terdiri dari PPP, PKPI dan PKB. Surat tersebut juga sudah disampaikan kepada Sekretaris DPRD Sumut. Saat ini pihaknya tinggal menunggu pelaksanaan rapat untuk menentukan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya.
Sementara disinggung soal kesepakatan antara PKPI dan PKB memutuskan jabatan ketua dan sekretaris fraksi dipegang oleh kedua partai itu, hal itu belum diketahui sama sekali. Sebab menurutnya pembicaraan mengenai struktur di fraksi belum pernah dilakukan, dengan menghadirkan ketiga pimpinan partai sebagai tindak lanjut dari penandatanganan pembentukan fraksi gabungan tersebut.
“Sekarang kita tunggu tindak lanjut kesepakatan pimpinan/elit partai. Harus ada rapat, duduk bersama bermusyawarah untuk mufakat,” ujar Bustami kepada Sumut Pos, Minggu (28/9).
Sehingga, lanjutnya, keputusan penetapan ketua dan sekretaris fraksi, tidak bisa begitu saja tanpa ada keterlibatan PPP. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, bagi partai yang tidak dapat membentuk fraksi, maka harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sama-sama tidak memenuhi syarat. Sedangkan jika dengan pilihan itu tidak tercapai kata sepakat, maka bisa masuk ke fraksi lain yang sudah ada. “Kalau kata itu kan bisa saja. Tetapi kan tidak bisa mendahului, kalau begitu artinya sepihak saja. Sementara rapat saja belum,” sebutnya.
Pilihan lain tersebut, lanjutnya, akan terjadi bilamana dalam musyawarah nantinya tidak ada kata sepakat untuk bisa mengakomodir kepentingan PPP dalam fraksi gabungan tersebut. Sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak dibanding PKPI dan PKB yang masing-masing mendapat tiga kursi, maka menurutnya, wajar bila partainya mendapatkan jabatan pimpinan di fraksi gabungan itu. Meskipun satu jabatan nantinya tidak sampai lima tahun diduduki. Tetapi PPP sendiri diakuinya tidak ngotot untuk kursi tersebut. “Kita tidak ada ngototnya lah. Yang penting kan musyawarah dulu, rapat dulu,” bilangnya.
Sedangkan untuk kemungkinan bergabung ke fraksi lainnya, Bustami menegaskan sebagai partai politik tentunya mereka punya kepen-tingan untuk bisa mendapatkan jabatan sebagai pimpinan fraksi. Namun bila hal itu tidak tercapai, pilihan lainnya adalah mencari partai lain yang fraksinya sudah terbentuk. Dan jika itu terjadi, kesepakatan yang ditandatangani ketiga pimpinan partai, 19 September lalu adalah kesepakatan “pura-pura” saja. “Kalau tidak cocok tentu kan ada pilihan bergabung ke fraksi lain,” pungkasnya. (bal/ila)
Kami harus berpikir untuk itu dan mengupayakan musyawarah. Makanya nanti kita harapkan musyawarah dengan kepala dingin. Kalau tidak tercapai, berarti kesepakatan ini ‘ecek-ecek’ dan cuma sekedar tandatangan saja,” pungkasnya. (bal/ila)
