Dewan Minta Vendor Klarifikasi
Terkait tertundanya ujian SKD di Makodam I/BB pada Jumat (26/10) lalu, menuai kritik dan kecurigaan DPRD Sumut. Pasalnya, isu permainan sudah mulai muncul.
Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy menyebutkan, dirinya menerima isu soal adanya permainan dalam proses seleksi kali ini. Meskipun dalam tahapannya, disebutkan bahwa prosesnya terpusat dan online. Namun sudah berkembang kabar miring seputar dugaan potensi curang.
“Pertama saya mendapat isu, dalam proses ini masih bisa ‘bermain’. Nilainya mencapai Rp75 juta di daerah. Ini sudah sangat berkembang,” ujar Ikrimah kepada wartawan, Minggu (28/10).
Pun begitu, dirinya mengkritik dan curiga atas pengunduran atau keterlambatan jadwal ujian dengan alasan ketidaksiapan sistem atau sistemik. Sebab menurutnya, bisa saja ada permainan mengatasnamakan masalah teknis untuk kepentingan tertentu (curang). Mengingat pengalaman selama puluhan tahun, setiap kali ada formasi penerimaan, isu sogok/kolusi selalu saja marak menjadi pembicaraan masyarakat, serta haid rahasia umum.
“Jangan sampai nanti ditafsirkan ini untuk mengatur nilai. Makanya kita minta klarifikasi jelas dan transparan dari vendor. Jangan sampai masalah yang berkembang ini, menjadi bola liar. Supaya ada sistem yang transparan agar tidak menimbulkan persoalan lain,” jelasnya.
Diakuinya sistem online pada seleksi CASN ini telah menimbulkan optimisme kepada masyarakat luas. Pasalnya, peluang bagi pelamar yang berkualitas, namun tanpa menggunakan uang suap, terbuka lebar. Rekrutmen terbuka diharapkan menghasilkan tenaga ASN yang bagus.
“Jadi kita harapkan nanti hasilnya bagus dan berkualitas. Jadi fair rekrutmennya. Banyak yang bersyukur ini sistem online dan bebas dari uang,” katanya.
Hal inilah yang menurutnya, jangan sampai dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk kepentingan curang. Karenanya, pihaknya berharap seleksi ini berjalan sebagaimana diharapkan, jujur, terbuka dan objektif.
