MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara (Sumut), Pdt Penrad Siagian bertekad menyuarakan kepentingan masyarakat tanpa pandang bulu. Sebab, keberadaannya di parlemen mewakili masyarakat Sumut secara keseluruhan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.
Untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Sumut, dia meminta dukungan dari semua pihak, khususnya para wartawan. “Saya berharap dukungan teman-teman wartawan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, agar tidak ada seorang pun yang terabaikan haknya,” kata Penrad dalam temu ramah dengan wartawan di Medan, Selasa (29/10).
Dalam pertemuan itu, Penrad Siagian mengaku perihatin dengan berbagai persoalan yang terjadi di Sumatera Utara. Diantaranya angka stunting, anak putus sekolah, hingga aksi kriminalitas yang masih tinggi dan cenderung meningkat.
“Sebagai Anggota DPD RI, saya sangat perihatin masih banyak anak putus sekolah di tingkat SMP dan SMA di Sumatera Utara. Untuk itu, perlu keseriusan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasinya. Begitu juga persoalan stunting di Sumut yang juga masih tinggi,”ungkapnya.
Untuk itu, Penrad mengaku, persoalan tersebut akan menjadi prioritas dirinya lima tahun ke depan. Dia pun meminta wartawan memberikan masukan dan sama-sama menyurakan ke pemerintah pusat agar segera mendapat penanganan serius. “Untuk itu mari bantu saya di masa jabatan saya lima tahun ke depan untuk bergerak bersama agar Sumatera Utara ke depannya lebih baik. Yakni di Sumut stunting sampai titik nol dan tidak ada lagi kita dengar anak putus sekolah,”ajaknya.
Terkait masih tingginya angka kejahatan, seperti geng motor, narkoba, judi online, dan lainnya, Penrad yang merupakan mantan aktivis ini menilai, hal ini membuktikan negara kalah dengan kelompok pelaku kejahatan itu.
”Karenanya ke depan, kita menuntut pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Sumut ini. Saya yakin, tidak mungkin (aksi kejahatan) itu merajalela, kalau pemerintah serius menanganinya. Besok, saya akan menjumpai Kapolda, Pangdam, dan instansi terkait. Akan saya sampaikan ini,” ujarnya.
Dia pun akan memberi tenggat waktu tiga bulan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi kejahatan tersebut. “Dan 3 bulan dari sekarang, jika masih marak, kita tuntut instansinya. Kita minta pimpinanya diganti dan hal itu tuntutan rasional untuk menjamin kenyamanan hidup kita,” pungkasnya. (adz)
