Profesor Irfan Idris – Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui ada sekelompok kecil teroris yang memiliki rencana besar untuk mengubah Indonesia. Untuk memberantas hal ini perlu kerjasama beragam pihak dan lembaga terkait. Ditambahkannya, BNPT telah menyiapkan apa yang disebut program nasional deradikalisasi.
“Kalau itu bekerja, saya kira terorisme bukan musuh TNI Polri saja, akan tetapi terorisme adalah kejahatan luar biasa. Artinya dituntut juga terapi luar biasa, bukan hanya saat ditangkap, disidang, divonis, habis itu selesai. Tidak ada terapi luar biasa di dalam lapas. Buktinya terjadi radikalisasi,” jelas Irfan.
Irfan juga menegaskan perlunya kesamaan pandangan soal definisi teroris dan terorisme di Indonesia.
Tidak semua hasil penelitian the Wahid Institute mencemaskan. Karena ada pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 207 juta umat muslim di Indonesia menolak gerakan radikal atas nama agama, dan tetap mengakui urgensi Pancasila dan UUD 1945. (voa)
Profesor Irfan Idris – Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui ada sekelompok kecil teroris yang memiliki rencana besar untuk mengubah Indonesia. Untuk memberantas hal ini perlu kerjasama beragam pihak dan lembaga terkait. Ditambahkannya, BNPT telah menyiapkan apa yang disebut program nasional deradikalisasi.
“Kalau itu bekerja, saya kira terorisme bukan musuh TNI Polri saja, akan tetapi terorisme adalah kejahatan luar biasa. Artinya dituntut juga terapi luar biasa, bukan hanya saat ditangkap, disidang, divonis, habis itu selesai. Tidak ada terapi luar biasa di dalam lapas. Buktinya terjadi radikalisasi,” jelas Irfan.
Irfan juga menegaskan perlunya kesamaan pandangan soal definisi teroris dan terorisme di Indonesia.
Tidak semua hasil penelitian the Wahid Institute mencemaskan. Karena ada pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 207 juta umat muslim di Indonesia menolak gerakan radikal atas nama agama, dan tetap mengakui urgensi Pancasila dan UUD 1945. (voa)
