istimewa
WEBSITE: Website www.dprd-sumutprov. go.id milik DPRDSU dinilai belum informatif.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Keberadaan website milik DPRD Sumut tampaknya belum memberikan informasi yang informatif. Pengelolaan media internal di bawah pemerintahan provinsi (Pemprov) Sumut itu terlihat tidak maksimal.
Hal ini dapat dilihat dari tampilan beberapa menu dan sub menu pada laman website www.dprd-sumutprov. go.id. Dimana informasi yang tergolong penting, justru tidak dapat diketahui masyarakat. Padahal untuk pengadaan sampai pengelolaannya, ada anggaran khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumut.
Salah satu menu informatif bagi masyarakat seperti ‘tentang dewan’. Pada menu tersebut terdapat beberapa sub pilihan diantaranya kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang. Kemudian hak dan kewajiban, tata tertib dan kode etik serta program kerja.
Namun keseluruhan poin tersebut justru hingga kemarin sore, belum berisi sama sekali. Padahal itu merupakan materi untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang wakilnya di legislatif. Sehingga muncul penilaian jika pengelolaan website milik DPRD Sumut, tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan untuk itu.
Anggota Komisi A DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengatakan jika anggaran yang dikucurkan untuk itu tidak dijalankan dengan baik, maka hal tersebut merupakan pelanggaran. Ia juga mengkritisi pengelolaan website yang menjadi salah satu media yang dapat mempublikasi kerja-kerja yang dilakukan wakil rakyat. “Masyarakat kan berhak mendapatkan informasi. Apalagi kan itu ada anggarannya. Jadi tidak ada alasan tidak jalan. Ini menjadi kritisi kita kepada instansi,” ujar Sutrisno di ruang kerjanya.
Untuk memaksimalkan pengelolaannya, Sutrisno menyarankan agar pihak sekretariat bisa melibatkan pihak media luar untuk menambah kelengkapan isi website tersebut atau dengan mengambil bahan materi dari luar. Sehingga kesannya, website yang dikelola dengan uang negara itu, tidak dianggap hanya memboros anggaran saja.
“Kan bisa dimaksimalkan melalui kerjasama dengan pihak luar. Kita sering bicara anggaran, kalau ada anggarannya tapi tidak dikerjakan, itu kan pelanggaran. Saya pun bisa mengelola itu kalau dikasi tambahan kerja,” sebutnya.
Salah seorang warga Medan, Bagas (32) mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai hal dimaksud. Bahkan menurutnya kabar berita yang ditampilkan di website tersebut jarang sekali update. Padahal cukup banyak agenda yang dilakukan oleh anggota dewan. Termasuk menerima pengunjuk rasa atau kegiatan rapat penting serta kunjungan kerja. “Kalau begini seolah-olah dewan itu tidak ada aktifitas yang jelas. Padahal kita sering lihat di media, mereka (DPRD Sumut) sering buat rapat atau kunjungan kerja,” katanya.
Ia juga berharap agar DPRD Sumut dapat memaksimalkan pengelolaan website tersebut agar masyarakat bisa mengetahui informasi lengkap termasuk agenda aktifitas dan produk hukum yang dihasilkan. “Kalau cuma sekedar ada, untuk apa dibuat anggarannya besar-besar. Lebih baik ditutup saja,” katanya. (bal/ila)
