MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) mendirikan pabrik untuk pergudangan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), mengundang perhatian serius dari DPRD Kota Medan.Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah.
Politisi PAN ini menegaskan, pergudangan mega proyek seluas 2 hektare lebih di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, sudah merusak tatanan aturan yang telah diterapkan Kota Medann
Sebab, perusahaan bergerak di bidang produksi rokok ini sejak awal penimbunan, penembokan dan pembangunan tidak memiliki izin. Dengan tegas, ia akan membawa masalah itu ke lembaga legiskatif Kota Medan.
“Sampai saat ini, izin proyek itu tidak ada. Dalam waktu dekat ini, saya akan mengundang sejumlah komisi untuk segera melakukan sidak ke lokasi. Selain itu, kita akan mengeluarkan rekomendasi ke dinas terkait, agar pembanguna pabrik itu dihentikan sebelum ada izin,” tegasnya, Rabu (29/1).
Selama ini, kata wakil rakyat dari Medan Utara ini, pembangunan proyel itu untuk segera ditertibkan, agar penegakan perda restribusi izin bangunan untuk menegakkan aturan dapat berjalan.
“Sekarang coba kita lihat, perusahaan itu membandel harus diambil tindakan, bukan dibiarakan berdiri secara ilegal, dalam waktu dekat, kita akan segera turun ke lapangan bersama dinas terkait, agar proyek itu benar – benar dihentikan sebelum izinnya keluar,” tegas wakil rakyat akrab disapa Bahrum.
Melihat pembangunan itu, kata Ketua DPD PAN Kota Medan ini, perusahaan seakan menunjukkan powernya, sehingga mereka bisa mendirikan bangunan dengan melanggar hukum. Ia bukan menghalangi pembangunan tersebut, tapi harus taat hukum dan aturan yang berlaku.
“Silahkan melakukan investasi untuk pengembangan usaha, kita senang. Tapi harus taat aturan, bukan seenaknya. Jadi, kita minta Pemko Medan khususnya dinas terkait segera ambil tindakan,” pungkas Bahrum.
Wakil rakyat dari Medan Utara kembali menegaskan, areal lahan berdampak langsung dengan lingkungan hidup, perlu diteliti masalah lingkungannya. Jadi, pembangunan itu wajib AMDAL yang sudah ada prosedurnya sesuai aturan.
“Saya minta agar perusahaan itu taat aturan, kita minta komitmen Plt Wali Kota Medan agar bangunan tanpa izin itu segera dihentikan sebelum ada izinnya,” pungkas Bahrum.
Terpisah, Camata Medan Belawan, Ahmad SP sebelumnya mengaku sudah menyurati perusahaan tersebut, namun tidak ada respon atas pembangunan yang sudah mereka lakukan. Pihaknya pun meneruskan masalah itu ke dinas terkait. “Dinas yang punya kewenanga, secara kwilayahan kita sudah laporkan ini,” ujarnya. (fac/ila)
