25 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Data JPKMS Masih Amburadul

Data penerima kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dinilai masih amburadul. Pasalnya, ada beberapa warga yang didapati di Kota Medan tidak masuk dalam data penerima JPKMS.

Pernyataan ini ditegaskan Sekretaris Komosi B DPRD Medan, KhairuddinSalim kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (29/3).  Dia menyebutkan, amburadulnya pendataan JPKMS ini, karena Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan, dr Edwin Effendy belum maksimal melakukan pendataan. Untuk itulah, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap diminta segera mengevaluasi kinerja Kadinkes.

“Program JPKMS ini tidak akan bisa terealisasi dengan baik, jika program yang dicanangkan Wali Kota Medan tidak didukung Kadis Kesehatan Medan,” ucapnya didampingi anggota Komisi B DPRD Medan, M Yusuf.
Amburadulnya kartu JPKMS ini, Khairuddin menyebutkan, masalahnya hanya diposisi Kadinkes saja, bila lebih tanggap dan berkinerja baik, maka tidak ditemui lagi warga yang tak mendapatkan kartu JPKMS dan tidak ditemukan ribuan kartu berlebih tak tahu siapa penerimanya.

Pada hal kata politisi Demokrat ini, sosialisasi sudah dilakukan sejak Nopember tahun lalu, namun hingga Maret tahun ini belum terlaksana dengan baik. “Kita masih mendapat pengaduan, di suatu tempat ada yang kelebihan kartu, sementara di tempat lain banyak yang belum dapat. Ini membuktikan kinerja Kadinkes buruk, Walikota harus mengevaluasi kinerja bawahannya demi menyelamatkan nasib rakyat”, tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, buruknya pendataan penerima kartu JPKMS di lapangan ini diakibatkan dana sosialisasi JPKMS sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran. Buktinya, sistem pendataan yang juga melibatkan Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat tidak bekerja maksimal. “Penggunaan dana sosialisasi tersebut pantas dipertanyakan.  Kita tidak terima dana sosiaalisasi raib begitu saja namun hasilnya tidak maksimal,” paparnya.
Bukti buruknya pendataan warga miskin di Kota Medan ketika masuknya pengaduan, J Simatupang warga lingkungan XI, Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Kota ke Komisi B DPRD Medan.

Dia memaparkan, dirinya dan warga lainnya tidak mendapat kartu sehat. Padahal surat pernyataan miskin sudah ada dari Kelurahan. “Tolong bantu pak bagaimana mendapatkan kartu JPKMS, kami benar warga tak mampu ujar Simatupang,” keluhnya. (ari/mag7)

Data penerima kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dinilai masih amburadul. Pasalnya, ada beberapa warga yang didapati di Kota Medan tidak masuk dalam data penerima JPKMS.

Pernyataan ini ditegaskan Sekretaris Komosi B DPRD Medan, KhairuddinSalim kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (29/3).  Dia menyebutkan, amburadulnya pendataan JPKMS ini, karena Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan, dr Edwin Effendy belum maksimal melakukan pendataan. Untuk itulah, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap diminta segera mengevaluasi kinerja Kadinkes.

“Program JPKMS ini tidak akan bisa terealisasi dengan baik, jika program yang dicanangkan Wali Kota Medan tidak didukung Kadis Kesehatan Medan,” ucapnya didampingi anggota Komisi B DPRD Medan, M Yusuf.
Amburadulnya kartu JPKMS ini, Khairuddin menyebutkan, masalahnya hanya diposisi Kadinkes saja, bila lebih tanggap dan berkinerja baik, maka tidak ditemui lagi warga yang tak mendapatkan kartu JPKMS dan tidak ditemukan ribuan kartu berlebih tak tahu siapa penerimanya.

Pada hal kata politisi Demokrat ini, sosialisasi sudah dilakukan sejak Nopember tahun lalu, namun hingga Maret tahun ini belum terlaksana dengan baik. “Kita masih mendapat pengaduan, di suatu tempat ada yang kelebihan kartu, sementara di tempat lain banyak yang belum dapat. Ini membuktikan kinerja Kadinkes buruk, Walikota harus mengevaluasi kinerja bawahannya demi menyelamatkan nasib rakyat”, tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, buruknya pendataan penerima kartu JPKMS di lapangan ini diakibatkan dana sosialisasi JPKMS sebesar Rp12 miliar tidak tepat sasaran. Buktinya, sistem pendataan yang juga melibatkan Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat tidak bekerja maksimal. “Penggunaan dana sosialisasi tersebut pantas dipertanyakan.  Kita tidak terima dana sosiaalisasi raib begitu saja namun hasilnya tidak maksimal,” paparnya.
Bukti buruknya pendataan warga miskin di Kota Medan ketika masuknya pengaduan, J Simatupang warga lingkungan XI, Kelurahan Pasar Merah Timur, Medan Kota ke Komisi B DPRD Medan.

Dia memaparkan, dirinya dan warga lainnya tidak mendapat kartu sehat. Padahal surat pernyataan miskin sudah ada dari Kelurahan. “Tolong bantu pak bagaimana mendapatkan kartu JPKMS, kami benar warga tak mampu ujar Simatupang,” keluhnya. (ari/mag7)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/