MEDAN- Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM harus mengabaikan kepentingan politik dalam menetapkan direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Medan Hal ini penting bila ingin melihat BUMD lebih maju.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SMI Sumut, AT Siahaan kepada wartawan, Kamis (29/9). Pasalnya, banyak calon direksi BUMD berasal dari kepengurusan partai politik Sumut maupun Kota Medan.
Dia menyebutkan BUMD yang ada di Kota Medan seperti PD Pasar, PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan, sekarang ini kondisinya masih merugi dan banyak calon direksi BUMD yang rekam jejaknya bukan seorang manajerial yang berpengalaman mengurus perusahaan, melainkan hanya pengurus partai politik (parpol). “Jadi, Wali Kota jangan sembarangan memilih direksi BUMD bila inginkan BUMD lebih maju,” paparnya.
Lebih lanjut, Siahaan merinci sejumlah direksi yang banyak berasal dari partai politik seperti PPP, PAN, Golkar serta sejumlah parpol lainnya. Kemudian, selama ini banyak juga BUMD yang diisi oleh pensiunan PNS yang sebenarnya tidak produktif dalam memimpin perusahaan.
“Jika BUMD mau tak menjadi beban APBD Kota Medan, Wali Kota harus objektif dalam memilih direksi,” sebutnya.
Untuk itu, Siahaan mengingatkan Wali Kota Medan harus menentukan calon direksi BUMD dari figur yang benar-benar mampu memajukan tiga perusahaan milik Pemko Medan, sehingga tak membebani APBD Kota Medan.
Sebelumnya, Rahudman Harahap menegaskan, pemilihan direksi BUMD Kota Medan segera ditentukan. Karena kebutuhannya sangat diperlukan untuk memajukan perusahaan milik Pemko Medan. “Pastinya, direksi tetap mengacu kepada kemampuan menajerial dan pengalaman yang dimiliki,” tegasnya. (ril)
