Presiden Joko Widodo persiapan memimpin rapat terbatas dengan topik, Pembahasan Foreign Direct Investment (FDI) dan Kemudahan berusaha di Indonesia, di kantor Presiden, kemarin, 29/9. Tampak Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan menteri BUMN Rini Soemarno.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyemprot sejumlah menteri dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Negara, Selasa (29/9). Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan oleh kementerian terkait.
Jokowi mengirim sinyal akan me-reshuffle jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga yang dinilai gagal mengendalikan sepak terjang anak buahnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah bagi calon investor.
“Sudah saya sampaikan kalau dari pimpinan kementerian tidak kuat mengendalikan bawahannya, Eselon I dan Eselon II, apalagi terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini,” katanya.
Jokowi mengingatkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga harus mempunyai nyali besar untuk menjalankan program pemerintah. Apabila ada di antara pimpinan Kementerian/Lembaga tidak mempunyai nyali yang kuat, lebih baik mundur.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang gencarnya mengundang investor, baik asing, domestik maupun lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan terobosan dengan memberikan berbagai kemudahan, khususnya di bidang perizinan, pembebasan lahan, ketenagakerjaan, dan pengupahan.
Oleh sebab itu, diperlukan keberanian dan kemampuan untuk menjalankan kebijakan itu agar dapat meyakinkan investor bahwa pemerintah terus berupaya keras menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi,” kata Jokowi dengan nada meninggi.
Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah. “Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan,” ujar dia.
Kedua, Presiden ke 7 Indonesia itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi. “Sehingga sinyal investasi bisa dilihat,” tukasnya.
Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta kementrian energi memastikan agar para investor mendapat kepastian ketersediaan pasokan listrik.
“Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu,” kata dia. Terakhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.
Keempat instruksi itu, rupanya belum dijalankan oleh kementrian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit- belit.
Dengan nada meninggi, mantan Walikota Solo itu mengatakan bahwa Indonesia hanya menduduki posisi ke 6 dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN. “Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan,” ujarnya.
Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sementara Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari.
“Coba dicatat, malu kita. Oleh sebab itu, semua harus segera mengumpulkan hal berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah kongkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha.”
