MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain Pemprovsu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga sudah mengantisipasi efek perlambatan ekonomi pascakarantina rumah akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemko berencana akan membagikan 1.000 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Medan.
Namun rencana itu belum dapat dieksekusi, akibat status bencana di Kota Medan masih ‘Siaga Darurat’.
“Rencananya memang mau membagikan 1.000 ton beras. Tapi ‘kan ada prosedurnya. Status kita saat ini yang hanya Siaga Darurat, nggak mengizinkan kita membaginya. Begitu aturannya. Kita harus menaikkan dulu status Kota Medan menjadi ‘Darurat Bencana’, baru bisa membagikan berasnya. Intinya, rencana harus dikaji dulu,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis, kepada Sumut Pos, Senin (30/3).
Menurutnya, rencana pembagian beras itu dibahas dalam rapat internal Pemko Medan lewat video conference, yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Al Rahman, Senin (30/3).
Saat ini, kata dia, Pemko Medan sedang berupaya melakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat terdampak imbauan agar tetap berada di rumah selama pandemi Covid-19.
“Soal pasti ataupun tidak, kami di Dinas Sosial tetap mendata masyarakat yang nantinya berhak menerima bantuan tersebut. Sebab sudah pasti tidak semua masyarakat berhak menerimanya. Saat ini sedang kami inventarisir, mulai nama hingga alamatnya,” katanya.
Jika rencana pembagian beras ini terlaksana, klasifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan beras akan ditentukan terlebih dahulu.
“Jadi nggak sekedar yang miskin saja, tapi juga berdasarkan wilayah. Tidak semua wilayah di Kota Medan masuk zona merah. Kemungkinan kita juga akan memetakan berdasarkan peta wilayah, dengan memprioritaskan zona merah. Sebab, semuanya harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Makanya harus ada yang diprioritaskan,” jelasnya.
Menurut Endar, hingga saat ini rencana yang dibahas baru sebatas pembagian beras. Bukan pembagian sembako ataupun bantuan lainnya. “Tapi kita lihat situasi nanti. Barangkali ada perkembangan,” katanya.
Senada dengan Endar, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, Arjuna Sembiring, membenarkan rencana Pemko Medan untuk membeli dan membagikan 1.000 ton beras kepada masyarakat.
“Rencana itu ada, tapi masih dikaji. OPD terkait seperti Dinas Sosial yang lebih paham untuk menjelaskannya. Karena jadwal pembelian beras juga belum diputuskan. Masih akan didiskusikan dan dikaji lagi,” jawab Arjuna.
Jika pembelian beras untuk bantuan sosial kepada masyarakat terealisasi, anggaran yang dipergunakan adalah alokasi anggaran penanganan virus corona Kota Medan, yang plafonnya Rp100 miliar.
“Anggaran itu peruntukannya banyak, untuk biaya kesehatan, biaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian biaya pasca, seperti penguburan, dan sebagainya. Belum tentu dibelanjakan semua, tergantung kebutuhan nanti. Untuk dampak sosial masih dikaji,” jelasnya.
Dari plafon Rp100 miliar untuk penanganan virus corona, Pemko Medan telah menggunakan sebagian untuk membeli cairan disinfektan dan peralatannya, untuk disemprotkan ke seluruh kecamatan di Kota Medan.
“Lalu ada penutupan ruas jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sampai kepada penertiban tempat-tempat keramaian. Semua itu sudah dilakukan,” tandasnya.
NasDem Mendukung
Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah, mengatakan sangat mendukung langkah Pemko Medan untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat Kota Medan.
“Pastinya kita mendukung. Tapi proses pendataan dan pembagiannya harus betul-betul jelas dan diawasi dengan sangat ketat. Agar bantuan untuk masyarakat jangan menjadi ‘ladang bermain’ bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri,” tegas Afif.
Dikatakan Afif, Dinas Sosial Kota Medan belum memiliki data akurat tentang masyarakat miskin di Kota Medan. Ketiadaan data itu menjadi bukti amburadulnya pendataan penerima BPJS PBI di Kota Medan. Di mana masih begitu banyak warga miskin yang berhak, namun tidak mendapatkannya.
“Data mereka kebanyakan cuma rakyat miskin di Medan Utara. Hanya data 4 kecamatan saja yang lengkap. Lalu bagaimana dengan 17 kecamatan lagi?. Saya fikir kali ini Dinas Sosial harus betul-betul mendata dengan benar, agar bantuan yang dimaksud sampa di tangan orang yang benar. Saat ini posisinya sudah urgent,” katanya.
Soal status yang harus ditingkatkan dari siaga darurat ke tanggap darurat atau darurat bencana, Afif sangat setuju. Kata dia, saat ini Kota Medan dan Provinsi Sumut sedang ‘berperang’ melawan Covid-19.
“Soal status yang harus ditingkatkan itu, saya justru yang mendorongnya selama ini. Peningkatan status itu sebagai bentuk keseriusan kita untuk melakukan lebih lagi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Afif meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan, agar lebih cepat dan serius menangani Covid-19. “Jangankan seribu ton, lebih dari itu juga akan kita dukung bila memang untuk membantu rakyat. Tapi sekali lagi, Pemko Medan harus serius mengawasi proses pembagian bantuan tersebut. Kita juga mengharapkan, bukan hanya beras tapi juga pembagian sembako bagi masyarakat miskin. Tak mungkin juga mereka cuma makan nasi tanpa ada lauk,” tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah, mengatakan para pimpinan DPRD Medan telah melakukan rapat dengan TAPD Kota Medan pada Senin (30/3). “Salahsatunya membahas agar Pemko Medan dapat menggunakan anggaran ini dengan cara yang benar. Jangan berbenturan dengan aturan apalagi hukum. Sebab anggaran harus dipertanggungjawabkan,” tegas Bahrum.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar gugus tugas menyiapkan secara matang apa-apa saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat, guna mengatasi penyebaran Covid-19. “Gugus tugas harus sudah punya peta kerja yang jelas, melibatkan Dinas Kesehatan. Apa yang sudah dilakukan, uang yang terpakai, semua harus terarah. Masalah 1.000 ton beras itu nggak ada masalah. Kita dukung, bahkan lebih dari itu. Tapi dengan sistem yang jelas dan terukur,” tandasnya.
