Saat Rapat Paripurna DPRD Sumut
MEDAN- Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho mendapat ‘serangan’ dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rapat Paripurna DPRD Sumut. Gatot dianggap PKS kurang piawai dalam memimpin. Padahal, Gatot merupakan kader PKS dan pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumut.
Nyatanya, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, tentang pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumut atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2011, Senin (30/7), Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara mengkritik kepemimpinan Gatot. Pasalnya, dalam realisasi pendapatan maupun belanja, banyak yang tidak tercapai.
Kritikan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumut, M Nasir, yang membacakan pandangan umum Fraksi PKS pada paripurna tersebut. Nasir menyebutkan pendapatan sektor lain-lain yang sah, dengan target Rp27,7 miliar ternyata hanya terealisasi Rp6,122 miliar. “Apa faktor yang menyebabkan ini terjadi?” tukasnya.
Selain itu, sambung anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Medan ini, pendapatan dana perimbangan bagi hasil sumber daya alam ditargetkan Rp45,594 miliar, sedangkan realisasi hanya Rp7,162 miliar dari target atau setara 15.7 persen. Kemudian dari sisi belanja daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2011 mencapai Rp720.971.755.616 atau naik cukup signifikan dari Silpa tahun lalu sebesar Rp404.884.722.999. “Kondisi ini tentu bukan hal yang membanggakan,” ungkap Nasir.
Fraksi PKS juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal (tanah) tahun 2011. Pemprov Sumut menargetkan sebesar Rp31.428.738.000, namun realisasinya hanya Rp7.784.462.891 atau 24.77 persen.
Begitu juga dengan belanja tidak terduga yang ditargetkan sebesar Rp18 miliar tapi kenyataannya hanya terealisasi 0,86 persen atau Rp154.500.000.
“Artinya, dengan tidak termanfaatkan belanja tak terduga ini, maka akan berpotensi menjadi Silpa pada anggaran berikutnya. Sementara di sisi lain, sering kali kita melihat bencana yang terjadi tidak tertangani dengan baik dengan alasan anggaran tidak cukup,” bebernya.
“Padahal menurut hemat kami, dana tidak terduga itu jelas peruntukannya untuk kejadian dan peristiwa bencana yang terjadi. Kami ingin penjelasan komprehensif tentang aturan, indikator dan syarat lainnya dalam pemanfaatan dana tersebut,” imbuh Nasir.
PKS juga mengkritik kinerja Dinas Binamarga yang sejak 2008 hingga 2011 terjadi penambahan anggaran, namun tidak sesuai dengan meningkatnya kondisi jalan. Begitu pula dengan biaya pemeliharaan jalan yang sangat besar ironis dengan berkurangnya panjang jalan kondisi sedang sekaligus bertambahnya kondisi jalan rusak ringan.
Fraksi PKS juga sempat menyinggung soal Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Sumut tahun 2011. Fraksi PKS menilai, Pemprovsu lemah dalam manajemen pengelolaan keuangan. Maka dari itu, PKS menegaskan agar Pemprovsu serius memperhatikan dan merealisasikan rekomendasi BPK dalam setiap dokumen LHP tersebut, salah satunya pembenahan terhadap pemberian dana bantuan sosial (bansos).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga tidak ingin ketinggalan dengan memberi kritikan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Sumut tahun 2011. Misalnya, mengenai buruknya jalan dan jembatan, serta persoalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang tak mampu diselesaikan Pemprovsu. Begitu pula soal Silpa.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan misalnya, dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman P Nadapdap mengatakan, pada pos belanja tidak terduga tersebut hanya terealisasi Rp154,5 juta dari alokasi sebesar Rp18 miliar. Sayangnya lagi, kata Budiman, realisasi sekitar 0,86 persen itu digunakan untuk biaya operasional evaluasi jatuhnya pesawat CASA-212 di Hutan Bahorok, Kabupaten Langkat.
“Artinya, pada saat peristiwa bencana alam longsor di Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan, tanggal 30 November 2011, yang menelan korban jiwa, Pemprovsu tidak melakukan kegiatan tanggap darurat. Kami mohon penjelasan Plt Gubsu untuk hal ini,” tegas Budiman, dalam rapat tersebut.
Fraksi PAN ‘Berontak’
Sementara itu, Rapat paripurna DPRD Sumut juga diwarnai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang secara terang-terangan mempertanyakan sikap Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun. Hal ini terkait dengan pencopotan Kamaluddin Harahap dari jabatan Wakil Ketua DPRD Sumut.
Itu disampaikan oleh Muslim Simbolon, selaku juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumut pada rapat paripurna tersebut. “Fraksi dan DPW PAN cukup terusik dengan manuver politik dari saudara Saleh Bangun yang dengan kurang simpatik telah melakukan intervensi terhadap urusan internal kerumahtanggaan partai yang bukan partainya,” tegas Muslim Simbolon.
Dikatakannya, PAN memaklumi solidaritas antara figur-figur tertentu dalam arena kepentingan yang tergalang, di luar alur kepartaian adalah langkah-langkah politik yang kreatif. Namun, Saleh Bangun semestinya tetap mengutamakan etika. Seperti kebijakan DPP PAN dalam kaitannya dengan rotasi peran di antara para kedernya. “Jika menelaah pemberitaan media tentang masalah ini, peran politik yang dimainkan saudara Saleh Bangun telah betindak sembrono dengan menjadi juru bicara partai yang bukan partainya,” tegas Muslim.
Wakil Ketua Fraksi PAN, Zulkifli Husein menambahkan, pihaknya tersinggung dengan sikap Saleh Bangun lantaran Politisi Demokrat tersebut dinilai berlebihan dalam menyikapi persoalan internal PAN. “Apakah untuk kasus-kasus lain, PAW anggota fraksi lain, dan juga masalah pengaduan dari masyarakat terhadap anggota Fraksi Demokrat sendiri, ada tidak dia menemui SBY? Atau ada tidak dia menemui pimpinan partai lain itu. Tak perlulah silaturahmi ke DPP, cukup surat yang mengatasnamakan DPP. Kalau surat itu tak diakui, ya dia buat surat ke DPP. Jadi sifatnya administratif. Bukan dia silaturahmi lalu dibeberkan di media. Kan gak ada etikanya sebagai ketua dewan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut tampak senyum-senyum saja saat juru bicara Fraksi PAN, Muslim Simbolon menyampaikan keberatan mereka.(ari)
