JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan, 12 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac bersama Bio Farma siap diedarkan Februari ini. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang sudah divaksin sampai Jumat (29/1) mencapai 490 orang.
“Sampai akhir bulan (Januari, Red) ini, sudah bisa ke 500 ribu nakes. Target 1,5 juta orang di akhir Februari,’’ katanya dalam seminar virtual bertajuk “Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit”, kemarin.
Budi menyatakan, pada tahap awal sasaran vaksinasi Covid-19 adalah para nakes. Sebab, mereka adalah kelompok yang rentan tertular. Berikutnya, pada awal Maret dimulai vaksinasi untuk tenaga layanan publik. Termasuk di antaranya para personel TNI dan Polri.
Dia menjelaskan, vaksinasi untuk para tenaga layanan publik diperkirakan selesai dalam tempo satu sampai sebulan setengah. Selanjutnya, vaksinasi untuk masyarakat dimulai pada akhir April. Budi menegaskan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan supaya vaksinasi Covid-19 untuk 181 juta penduduk dapat rampung dalam tempo setahun. Menurut dia, proses vaksinasi harus dilaksanakan dalam waktu yang cepat.
Sebab, sampai saat ini tidak diketahui berapa lama umur vaksin tersebut di dalam tubuh manusia. “Karena uji klinis tahap III-nya belum selesai 100 persen,’’ tuturnya.
Apakah vaksin Covid-19 dari Sinovac ini usia efektifnya sama dengan meningitis yang mencapai dua tahun atau seperti vaksin influenza yangn
hanya setahun, itu belum bisa dipastikan. Namun, Budi menyatakan bahwa pemerintah mengambil angka moderat bahwa vaksin Covid-19 dari Sinovac itu umur efektifnya satu tahun.
Disesuaikan Waktu Masing-masing Forkopimda
Sementara, vaksinasi Covid-19 kedua bagi para pimpinan Forkopimda Sumatera Utara tidak dilaksanakan serentak. Di mana akan disesuaikan dengan waktu mereka masing-masing.
Hanya saja jarak antara penyuntikan vaksin kedua mulai bisa dilakukan pada kurun waktu 14-28 hari setelah vaksinasi pertama. Usai mendapat suntikan Vaksin Sinovac pertama kali pada 15 Januari 2021, maka mulai 28 Januari kemarin, Gubsu Edy Rahmayadi beserta pimpinan Forkopimda Sumut akan menjalani vaksinasi Covid-19 kedua.
“Jarak vaksin pertama dengan yang kedua itu 14 hari, maksimal 28 hari. Kalau saya sudah, kalau pak gubernur dan pimpinan-pimpinan disesuaikan waktunya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjawab Sumut Pos, Minggu (31/1).
Penyuntikan Vaksin Sinovac kedua kalinya tersebut tidak dilakukan secara serentak di suatu tempat. Tetapi tim vaksinator yang mendatangi pimpinan forkopimda Sumut.
“Kemarin itu kan launching, sekalian sosialisasi ke masyarakat, bahwa gubernur, kapolda dan pimpinan lainnya juga divaksin. Kalau kedua kali ini tidak, tapi sudah berjalan,” katanya.
Pihaknya memastikan bahwa vaksinasi untuk semua tenaga kesehatan (nakes) di seluruh kabupaten/kota di Sumut akan selesai pada akhir Februari 2021.
Selanjutnya pada Maret mendatang, penyuntikan vaksin diprioritaskan bagi personel TNI/Polri, ASN dan pelaku berisiko tinggi lainnya.
“Tahap pertama ini nakes. Januari-Februari ini nakes kita tuntas divaksin. Setelah itu kelompok berisiko tinggi, TNI/Polri, ASN dan kelompok lainnya seperti perbankan, pelaku pasar, pelaku ekonomi serta orang-orang berusia 60 tahun ke atas, bahkan wartawan. Jadwalnya bulan Maret,” terangnya.
PHRI Siapkan Data
Pekerja hotel dan restoran akan segera divaksin Covid-19. Vaksinasi itu menyusul adanya permintaan data para pekerja sektor tersebut oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P Kemenkes). Karena itu, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sedang menyiapkan data pengurus serta pekerja hotel dan restoran di Indonesia secara lengkap.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya diminta menyampaikan data pengurus serta para pekerja hotel dan restoran kepada Ditjen P2P Kemenkes dalam waktu dekat untuk diikutsertakan menjalani program vaksinasi Covid-19. Batas waktu pendaftaran adalah 3 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.
“Saat ini kita sedang mengumpulkan data-data pengurus serta pekerja hotel dan restoran di Indonesia. Data-data tersebut kita kumpulkan dengan lengkap, mulai dari NIK, alamat terakhir, sampai nomor telepon yang dimiliki dan dapat dihubungi. Para pekerja ini dapat masuk skala prioritas untuk mengikuti vaksinasi Covid-19,” ungkap Hariyadi saat diwawancarai usai mengukuhkan jajaran pengurus PHRI BPD Sumut periode 2020-2025 di Medan, Sabtu (30/1) malam.
Oleh karena itu, kata Hariyadi, pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran diminta segera mendaftar ke PHRI di wilayahnya masing-masing. Sebab hanya hotel dan restoran yang memiliki sertifikat tanda anggota (STA) yang dikeluarkan PHRI saja yang pekerjanya akan diikutsertakan dalam program ini.
Keberadaan STA tersebut juga berfungsi sekaligus sebagai alat validasi kebenaran usaha hotel dan restoran yang pekerjanya akan mengikuti program vaksinasi Covid-19. “Proses pendaftaran untuk memperoleh STA sangat sederhana dan dapat dilakukan secara online. Jadi, yang penting mendaftar dulu untuk mendapatkan nomor keanggotaan di PHRI. Kalau sudah terdaftar, maka hotel dan restoran tersebut dapat mengirimkan data-data pekerjanya kepada kita, baik di PHRI pusat maupun ke daerah asalnya,” jelas Hariyadi.
Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini tidak hanya positif bagi masyarakat saja namun juga bagi pekerja hotel dan restoran itu sendiri. Sebabnya, kalangan pekerja di kedua bidang ini berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar virus corona. “Dengan adanya vaksinasi tersebut, maka dapat meminimalisir risiko terpapar Covid-19,” ucapnya.
Hariyadi menyebutkan, saat ini hotel dan restoran yang terdaftar di PHRI baru sekitar 1.500-an dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 300.000-an. Padahal, jumlah hotel dan restoran berikut pekerjanya di Indonesia sangat banyak. “Saya berharap pelaku hotel dan restoran di Indonesia dapat segera mendaftar ke PHRI, sehingga dapat diprioritaskan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 dan mendapatkan banyak manfaat lainnya,” sebut dia.
Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, program vaksinasi Covid-19 dinilai juga sebagai upaya penting yang harus dilakukan agar sektor pariwisata dapat bangkit kembali. “Kita selalu menyampaikan kepada pemerintah, jika sektor pariwisata ingin dibangkitkan maka pelakunya harus divaksin terlebih dahulu. Sebab para pekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat dan risikonya besar,” pungkasnya.
Sementara, Ketua PHRI BPD Sumut, Denny S Wardhana menyampaikan, di Sumut jumlah hotel dan restoran yang tergabung menjadi anggota ada sekitar 200-an. Akan tetapi, hanya sekitar 80-an yang aktif STA-nya. “Makanya, kita mengajak hotel dan restoran di Sumut untuk bergabung dengan PHRI agar dapat masuk skala prioritas dalam mengikuti program vaksinasi,” ujar Denny.
Kata Denny, diperkirakan jika 200-an hotel dan restoran tersebut terdaftar seluruhnya maka jumlah pekerja yang dimiliki mencapai 15.000 orang. “Kita akan segera mengumpulkan data-data pekerja hotel dan restoran di Sumut yang sudah memiliki STA. Sementara bagi yang STA-nya tidak berlaku lagi atau yang belum memiliki, kami harapkan dapat segera menghubungi PHRI BPD Sumut untuk mengikuti pendaftaran. Dengan terdaftar, nama-nama pengurus dan pekerjanya dapat segera kita kirimkan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19,” tandasnya. (jpc/prn/ris)
