JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Nasib ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir tahun masih menjadi pertanyaan. Hal tersebut menyusul pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengaku ada pasal dalam undang-undang APBNP 2014 melarang adanya tambahan kuota BBM. Lalu, cara apa yang bakal digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi proyek overkuota BBM subsidi yang bakal terjadi November nanti?
Direktur ReforMiner Pri Agung Rakhmanto mengaku, pertanyaan tersebut sebenarnya tak perlu menjadi sumber keresahan masyarakat. Menurutnya, peristiwa tersebut sudah lumrah terjadi dalam pemerintahan. Melihat pengalamannya selama beberapa tahun tersebut, pemerintah pasti punya cara untuk menambah kuota BBM bersubsidi.
“(Persoalan ) ini kan sudah dari dulu. Dari tahun ke tahun sudah pasti ditambah. Dan sejak awal tahun sudah diperkirakan. Karena 46 juta itu tidak realistis. Logikanya pasti tumbuh dari tahun sebelumnya,” jelasnya kemarin (31/8).
Terkait pasal yang melarang penambahan kuota BBM, dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti itu mengaku hal tersebut tak akan menjadi kendala. Menurutnya, pemerintah tak punya pilihan selain menambah jumlah kuota BBM bersubsidi. Hal tersebut karena pemerintah tak akan bisa menahan dampak sosial yang ditimbulkan dari ketidaktersediaan premium dan solar di SPBU.
“Silahkan saja dipilih. Kalau tidak ditambah, ya akan terjadi hal seperti yang baru terjadi (antrean panjang di SPBU, Red). Jadi, sudah pasti ada penambahan kuota. Karena itulah langkah yang paling efektif,” jelasnya.
Soal mengakali subsidi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, dia mengaku hal tersebut sudah bukan isu tahun ini. Sebab, tindakan tersebut hanya bisa berfungsi penuh pada tahun APBN yang baru. Karena itu, keputusan kenaikan harga itu sudah ada dalam pemerintah baru.
“Saya harap pemerintah lebih berani dalam mengambil keputusan. Lebih tegas dan jelas dalam menjalankan kebijakan. Tak seperti sekarang yang malah akhirnya membuat keadaan rumit,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah pun terus memberikan jaminan bisa menambah kuota BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengaku, pihak pemerintah sebenarnya masih bisa mengubah angka 46 juta kl dalam APBN-P 2014. “Dalam APBN-P ada pasal yang dimungkinkan untuk diadakan perubahan tapi itu harus dikonsultasikan di DPR,” jelasnya.
Terkait usulan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu), dia mengaku hal tersebut tak akan dilakukan. Pasalnya, langkah itu hanya bisa dilakukan karena keadaan kahar atau force majeure. “Jangan bicara perppu. Tetap ada rooms di dalam UU APBN-P. Itu tetap ada ruang yang bisa dilihat oleh pemerintah untuk langkah penanggulangan,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku masih mencari solusi terkait overkuota BBM. Namun, dia mengeluarkan sinyal bahwa beban tersebut bakal menjadi warisan untuk pemerintah baru. Pasalnya, jumlah kuota BBM hingga masa pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober nanti masih cukup.
“Iya (urusan, Red) pemerintahan mendatang. Kan (perkiraan habis kuota BBM bersubsidi, Red) November. Kalau Oktober kan masih tersedia kuota. Dan, kalau misalnya ada penghematan pun sampai Desember pun masih,” jelasnya.
Terkait perkiraan kelebihan kuota 1,35 juta kl dengan nilai Rp8 triliun, dia mengaku masih menghitung. Menurutnya, belum tentu kuota yang dibutuhkan mencapai jumlah tersebut. “Nanti kita lihat berapa kurangnya,” jelasnya.
Dia pun meyakinkan bahwa proses pembicaraan pemerintah baru dengan DPR soal penambahan kuota bakal lancar. Terlebih lagi, dia juga menjadi anggota DPR yang baru. “Kalau untuk rakyat kan semua dibahas. Jadi berapapun nanti kekurangannya itu bisa diselesaikan,” ungkapnya.
JK: Harus Naik
Sementara Wapres terpilih Jusuf Kalla menyatakan bahwa harga BBM tetap harus naik. Ini diucapkannya dalam acara pembekalan materi mengenai kemandirian bangsa di Muktamar DPP PKB kemarin.
Menurutnya, subsidi BBM selama ini benar-benar sungguh tidak tepat. Bukan hanya karena jumlahnya yang begitu besar (hampir Rp200 triliun pada 2014), dan juga yang menikmati bukan rakyat yang tak mampu, tapi juga karena sifatnya yang konsumtif. “Pemerintah seharusnya memberikan subsidi untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif seperti BBM,” tegasnya.
Dikatakan Jusuf Kalla, kalau bangsa Indonesia mau mandiri, maka salah satu hal yang paling memberatkan adalah subsidi BBM. Logikanya, yang memanfaatkan subsidi selama ini adalah orang-orang kaya yang memiliki mobil dan para penyelundup.
Jusuf Kalla juga mencontohkan gula untuk soal kemandirian. Selama ini, Indonesia hanya menjadi importir. Padahal, dengan potensi yang dimilikinya, Indonesia harus menjadi eksporter besar dengan segala potensi yang dimilikinya.
“Kuncinya adalah perbaikan bibit, meningkatkan rendemen tebu, dan melakukan panen yang tepat waktu. Hal-hal yang menurut saya tidak terlalu sulit dilakukan,” tambahnya. Menurutnya, hal ini sangat mungkin dilakukan bila melakukan perbaikan skema gula. “Asalkan semua pihak bekerjasama dan mempunyai visi yang sama, maka tidak ada yang tidak mungkin,” paparnya. (bil/ano/jpnn)
