JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politikus Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa disalahkan lantaran telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Pasalnya, hal tersebut memang menjadi hak presiden yang dijamin konstitusi.
“Perppu itu kewenangan presiden, dijamin konstitusi. Pertimbangan Perppu bahwa kondisi genting dan memaksa itu juga kewenangan presiden,” kata Marzuki di kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10)
Pernyataanya ini menanggapi polemik terkait rencana Presiden menerbitkan perppu untuk menghalangi berlakunya UU Pilkada. Sebagian pihak menganggap langkah ini sewenang-wenang dan inkonstitusional. Pasalnya, tidak ada keadaan genting dan memaksa yang merupakan syarat dikeluarkannya perppu.
Marzuki menganggap tudingan kesewenang-wenangan itu terlalu berlebihan. Pasalnya, masih ada mekanisme kontrol oleh DPR yang berwenang untuk membatalkan perppu.
“Semuanya kan nanti diuji DPR, termasuk tentang syarat genting dan memaksa,” tuturnya. (dil/jpnn)
Marzuki Alie
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politikus Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa disalahkan lantaran telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Pasalnya, hal tersebut memang menjadi hak presiden yang dijamin konstitusi.
“Perppu itu kewenangan presiden, dijamin konstitusi. Pertimbangan Perppu bahwa kondisi genting dan memaksa itu juga kewenangan presiden,” kata Marzuki di kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10)
Pernyataanya ini menanggapi polemik terkait rencana Presiden menerbitkan perppu untuk menghalangi berlakunya UU Pilkada. Sebagian pihak menganggap langkah ini sewenang-wenang dan inkonstitusional. Pasalnya, tidak ada keadaan genting dan memaksa yang merupakan syarat dikeluarkannya perppu.
Marzuki menganggap tudingan kesewenang-wenangan itu terlalu berlebihan. Pasalnya, masih ada mekanisme kontrol oleh DPR yang berwenang untuk membatalkan perppu.
“Semuanya kan nanti diuji DPR, termasuk tentang syarat genting dan memaksa,” tuturnya. (dil/jpnn)
