Pimpinan DPR sementara versi KIH, Ida Fauziyah (tengah) saat memimpin sidang Paripurna DPR versi Koalisi Indonesi Hebat (KIH), Jakarta, Jumat (31/10). Mereka membahas mengenai alat kelengkapan dewan (AKD).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kisruh pembentukan pimpinan DPR tandingan. Jokowi secara tegas menolak sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen yang membentuk DPR tandingan.
“Iya akan lebih baik kalau kita ini bersatu, akan lebih baik kita ini menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Jokowi usai menunaikan salat Jumat di Masjid Baiturrahim di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (31/10).
Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, rakyat Indonesia akan mencontoh wakilnya di parlemen jika mereka menjaga kesatuan dan mengambil keputusan secara musyarawah untuk mufakat.
“Karena ini akan dicontoh oleh rakyat,” tutup Jokowi yang memakai kemeja putih.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menganggap pembentukan DPR tandingan tak perlu terjadi. “Yang namanya pimpinan tandingan itu tak perlu ada,” kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (31/10).
Karena itu, JK berharap dua kubu yang berselisih di parlemen segera melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dualisme di sana. JK berharap ada prinsip saling memberi di antara kedua koalisi agar tercipta sebuah harmoni di antara keduanya.
“Butuh suatu musyawarah yang saling memberi dan menerima dari satu dan lain pihak. Harus ada toleransi bersama karena demokrasi kan harus begitu,” ujar JK, yang mengaku optimistis kedua kubu bakal menyelesaikan masalah dualisme ini dengan baik.
JK menganggap masalah yang terjadi di parlemen hanya persoalan teknis lantaran kedua petinggi koalisi sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk meredakan tensi politik.
“Ini menyangkut jumlah-jumlah pembagian yang harus mereka bicarakan lagi,” ucap JK. “Ya kita lihat nanti. Sekarang masing aman-aman saja kan,” tukasnya.
Kemarin (31/10) pagi, fraksi-fraksi di DPR tandingan yang menggelar sidang paripurna sempat protes lantaran tak mendapat fasilitas dari Sekretariat Jenderal DPR. Akibatnya, ratusan anggota Fraksi PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP, terlantar di lobi ruang sidang Nusantara II.
Sesuai rencana Sidang Paripurna ini akan diselenggarakan pukul 09.00 WIB, tapi setelah ditunggu-tunggu hingga pukul 10.15 WIB, ruangan sidang tak kunjung dibuka. Alhasil ratusan anggota fraksi partai pendukung Jokowi-JK meninggalkan ruang sidang Nusantara II.
Tanda-tanda tidak adanya fasilitas sidang tersedia sudah terlihat menjelang ruang sidang. Sebab, eskalator dari lantai 2 ke lantai III tidak dioperasikan. Bahkan, pendingin ruangan di lantai 3 juga tak ada yang menyala.
Sekjen DPR, Winantuningtyastiti, mengaku tidak mengetahui agenda rapat tersebut. Selain itu di Kesetjenan juga tidak ada agenda sidang paripurna.
“Saya tidak tahu jadi atau tidak. Soal surat pun sama, karena belum ada jawaban dari Kesekjenan DPR. Tapi, hari ini dari Setjen enggak ada agenda paripurna,” jawabnya singkat.
Akhirnya, seluruh anggota fraksi KIH yang tak mendapat fasilitas ruangan ramai-ramai menuju Gedung Kura-kura. Namun, beberapa elite dalam fraksi kubu KIH, yang semula didaulat sebagai pimpinan DPR sementara, tak menghadiri sidang paripurna tandingan yang digelar kubu KIH di ruang rapat Fraksi PDIP. Lima fraksi yang tergabung dalam kubu tersebut sepakat menunjuk lagi pimpinan DPR sementara untuk memimpin jalannya sidang.
