JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta perusahaan di Indonesia yang memiliki dana corporate social responsibility (CSR) untuk menyalurkan ke kegiatan bedah rumah untuk masyarakat.
Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor perumahan sehingga upaya membantu masyarakat masih belum optimal.
“Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor pembangunan perumahan untuk masyarakat khususnya rumah swadaya. Kami berharap bantuan serta dukungan dari berbagai perusahaan di Indonesia untuk menyalurkan dana CSR-nya ke program bedah rumah masyarakat,” ujar Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam keterangan persnya, Senin (2/6).
Menurut Jamil Ansari, saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia lebih dari 7,9 juta unit dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak ditangani serius. Untuk itu perlu kerja sama dari masyarakat, badan usaha, dan pemerintah.
Selain itu, dengan bantuan dana CSR tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin di sekitar perusahaan lebih layak huni. Juga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.
“Kemenpera tidak akan bosan untuk mengajak peran serta aktif dari berbagai badan usaha dan LSM untuk berpartisipasi dalam membangun rumah tidak layak huni melalui program CSR dengan membedah rumah masyarakat yang tidak layak huni,” tandasnya. (esy/jpnn)
Rumah tak layak huni ada jutaan di Indonesia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta perusahaan di Indonesia yang memiliki dana corporate social responsibility (CSR) untuk menyalurkan ke kegiatan bedah rumah untuk masyarakat.
Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor perumahan sehingga upaya membantu masyarakat masih belum optimal.
“Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran di sektor pembangunan perumahan untuk masyarakat khususnya rumah swadaya. Kami berharap bantuan serta dukungan dari berbagai perusahaan di Indonesia untuk menyalurkan dana CSR-nya ke program bedah rumah masyarakat,” ujar Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam keterangan persnya, Senin (2/6).
Menurut Jamil Ansari, saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia lebih dari 7,9 juta unit dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya apabila tidak ditangani serius. Untuk itu perlu kerja sama dari masyarakat, badan usaha, dan pemerintah.
Selain itu, dengan bantuan dana CSR tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin di sekitar perusahaan lebih layak huni. Juga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman.
“Kemenpera tidak akan bosan untuk mengajak peran serta aktif dari berbagai badan usaha dan LSM untuk berpartisipasi dalam membangun rumah tidak layak huni melalui program CSR dengan membedah rumah masyarakat yang tidak layak huni,” tandasnya. (esy/jpnn)
