25.6 C
Medan
Sunday, June 2, 2024

Demokrat: PKS Selalu Berulah

JAKARTA-Pengurus Partai Demokrat semakin gerah dengan sikap politik PKS belakangan ini. Tak hanya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sikap politik PKS itu juga diikuti dengan aksi turun ke jalan, dan pemasangan berbagai spanduk.

Sekretaris Pusat DPP Partai Demokrat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai, Farhan Effendy mengingatkan, sejak awal pemerintahan SBY jilid II, PKS memang selalu berbeda sikap.

Padahal PKS merupakan partai yang termasuk dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah. “Dari dulu PKS memang selalu bikin ulah dan tidak konsisten dalam memegang komitmen bersama koalisi,” ujar kecam Farhan Senin (3/6).

Menurut Farhan, dalam berbagai sikap politiknya, PKS betul-betul mencerminkan organisasi politik yang mementingkan kepentingan sendiri ketimbang berpikir untuk kebersamaan, dan kebangsaan.

Sebelumnya, momentun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap dijadikan PKS untuk menetralisir berbagai kasus korupsi yang belakangan ini melilit. “PKS pun mau memperjelas posisinya di hadapan rakyat,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf.

Sikap PKS dalam menolak kenaikan harga BBM ini bahkan lebih masih dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Di beberapa SPBU, banyak terlihat spanduk PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Di beberapa titik, spanduk itu pun disertai dengan gambar politisi PKS yang duduk di Senayan, di daerah pemilihan tempat SPBU berada.

Namun demikian, Maswadi menilai upaya PKS dalam menetralisir kasus korupsi dengan menolak harga BBM ini tidak akan terlalu maskimal. Namun paling tidak langkah ini akan menarik kembali simpati rakyat kepada PKS. “Ada pengaruhnya untuk menaikkan kembali elektabilitas PKS namun tidak terlalu besar,” demikian Maswadi.

Meski begitu, Menteri Sosial yang juga anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufrie, kembali memastikan bahwa PKS tidak keluar dari koalisi. “Keluar koalisi tidak ada, tetap di koalisi,” ungkap Salim.

Salim memperkirakan, adanya pernyataan soal keluar dari koalisi hal tersebut dimungkinkan keluar dari pertanyaan media. “Jadi ada bahasa keluar, mungkin pertanyaan dari wartawan,” pungkas Salim berkilah. (ysa/zul/jpnn)

JAKARTA-Pengurus Partai Demokrat semakin gerah dengan sikap politik PKS belakangan ini. Tak hanya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sikap politik PKS itu juga diikuti dengan aksi turun ke jalan, dan pemasangan berbagai spanduk.

Sekretaris Pusat DPP Partai Demokrat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai, Farhan Effendy mengingatkan, sejak awal pemerintahan SBY jilid II, PKS memang selalu berbeda sikap.

Padahal PKS merupakan partai yang termasuk dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah. “Dari dulu PKS memang selalu bikin ulah dan tidak konsisten dalam memegang komitmen bersama koalisi,” ujar kecam Farhan Senin (3/6).

Menurut Farhan, dalam berbagai sikap politiknya, PKS betul-betul mencerminkan organisasi politik yang mementingkan kepentingan sendiri ketimbang berpikir untuk kebersamaan, dan kebangsaan.

Sebelumnya, momentun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap dijadikan PKS untuk menetralisir berbagai kasus korupsi yang belakangan ini melilit. “PKS pun mau memperjelas posisinya di hadapan rakyat,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf.

Sikap PKS dalam menolak kenaikan harga BBM ini bahkan lebih masih dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Di beberapa SPBU, banyak terlihat spanduk PKS yang menolak kenaikan harga BBM. Di beberapa titik, spanduk itu pun disertai dengan gambar politisi PKS yang duduk di Senayan, di daerah pemilihan tempat SPBU berada.

Namun demikian, Maswadi menilai upaya PKS dalam menetralisir kasus korupsi dengan menolak harga BBM ini tidak akan terlalu maskimal. Namun paling tidak langkah ini akan menarik kembali simpati rakyat kepada PKS. “Ada pengaruhnya untuk menaikkan kembali elektabilitas PKS namun tidak terlalu besar,” demikian Maswadi.

Meski begitu, Menteri Sosial yang juga anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufrie, kembali memastikan bahwa PKS tidak keluar dari koalisi. “Keluar koalisi tidak ada, tetap di koalisi,” ungkap Salim.

Salim memperkirakan, adanya pernyataan soal keluar dari koalisi hal tersebut dimungkinkan keluar dari pertanyaan media. “Jadi ada bahasa keluar, mungkin pertanyaan dari wartawan,” pungkas Salim berkilah. (ysa/zul/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/