Gejolak di internal Partai Demokrat makin tidak terbendung. Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai, hasil survei elektabilitas yang terus merosot harus segera ditanggapi secara serius oleh seluruh kader Demokrat. Ibas minta seluruh kader berbenah dan introspeksi. ’’Seharusnya seluruh kader introspeksi diri dan dengarkan koreksi rakyat lewat hasil survei tersebut,’’ terang Ibas Senin (4/2). Menurut Ibas, koreksi itu menggambarkan harapan masyarakat agar Demokrat terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Soliditas kader harus semakin ditingkatkan karena hasil survei sudah menunjukkan tingkat mengkhawatirkan.
’’Hasil survei sudah merupakan lampu merah bagi Partai Demokrat,’’ terangnya. Politikus muda itu menambahkan, citra Demokrat merosot gara-gara sejumlah kasus yang melibatkan kader. “KPK harus segera memberikan kejelasan, kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Walaupun, dugaan korupsi itu sesungguhnya bukan hanya ada pada kader Demokrat,” tambah anggota Komisi I DPR tersebut. Ibas menilai, Demokrat harus diselamatkan dengan cara-cara yang bijak dan baik. Sebab, Demokrat tempat bergantung jutaan orang. “Termasuk, banyak sekali orang yang dengan ikhlas berjuang untuk Demokrat,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ibas menegaskan, Demokrat akan terus menjaga soliditas kader seraya menempuh cara-cara bijak dan tepat demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dia juga meminta seluruh kader tetap optimistis dan terus bekerja dengan sungguh-sungguh. “Kader Partai Demokrat harus tetap optimistis dan”samina watona dalam menyikapi ujian ini. Selalu positif dan terus bergerak maju dengan menjalankan politik bersih, cerdas, dan santun,” tegas dia.
Di bagian lain, sejumlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat pendukung Ketua Umum Anas Urbaningrum menyerang balik pernyataan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan. “Pernyataan itu mencederai kami di daerah yang tengah melakukan konsolidasi,” ujar Sekretaris DPD Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta. Irfan menyatakan, sejumlah DPD dari berbagai provinsi kecewa dengan pernyataan Jero dan Syarif. Yang disampaikan Jero, misalnya, papar dia, tidak memiliki iktikad untuk memperbaiki elektabilitas Partai Demokrat.
“Jika ingin memperbaiki, seharusnya dilandasi semangat mempersatukan, disampaikan di internal, bukan membuka di publik,” ujarnya. Bagi Irfan, respons dua politikus senior Demokrat itu terlalu dini. Alasannya, Jero dan Syarif menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang kualitasnya diragukan Irfan. “SMRC juga gagal dalam pilgub DKI,” ujarnya, memberi contoh. Irfan menduga, ada sesuatu yang dipaksakan dalam merespons hasil survei SMRC. Pernyataan Jero dan Syarif terkesan menciptakan opini yang tidak baik sehingga Anas harus dipaksa lengser dari jabatannya.
“Tidak ada jaminan Anas lengser, lalu Demokrat akan melonjak lebih baik,” ujarnya. Harus dipahami, lanjut Irfan, bahwa internal Demokrat juga memiliki hasil survei. Soal berapa angka survei di internal partai, dia menyebut hal itu rahasia. Namun, berapa pun hasilnya, itu otokritik terhadap Demokrat untuk melakukan kerja nyata di masyarakat. “Kami tidak cuma pasang baliho di jalan. Pak Jero dan Pak Syarif tidak mengerti apa yang kami hadapi di masyarakat,” sorot dia. Irfan menambahkan, aturan AD/ART partai sangat jelas. Yakni, semua potensi di partai harus maksimal dalam bekerja meningkatkan elektabilitas partai. Sosok Anas sebagai ketua umum juga ditetapkan melalui aturan partai yang jelas. “Anas adalah produk konstitusi. Tidak ada celah untuk membuat KLB,” ujarnya.
Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilihat secara prinsip. Irfan menilai, Anas selama ini hanya menjadi korban opini yang menggiring bahwa dirinya bersalah. “Bahwa opini yang digiring untuk partai, kami menolak. Supaya kita bisa memberikan hal yang benar,” tegasnya. Irfan menyatakan, Jero dan Syarif sebaiknya berkonsentrasi saja dalam tugas masing-masing sebagai menteri. Para kader DPD menghargai mereka untuk bekerja seperti apa yang diperintahkan presiden.
“Pak Jero silakan tingkatkan lifting minyak atau KSO yang tidak selesai. Kita sebagai kader sama-sama kembali meningkatkan elektabilitas PD di tengah masyarakat,” ujarnya. Sejumlah DPD yang diklaim mendukung pernyataan itu adalah DPD Demokrat Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, semua kader pasti ingin menyelamatkan partai. Tapi, ada mekanisme yang harus tetap ditaati.
“Tidak semua dilakukan individu-individu, lalu partai (otomatis) terselamatkan. Ada AD/ART, aturan yang diberlakukan. Kita wajib mengikuti itu,” ujar Max. Menurut Max, dalam kondisi seperti ini, SBY selaku ketua dewan pembina sudah harus turun tangan. Menggelar KLB atau penetapan ketua umum baru oleh majelis tinggi partai menjadi opsi yang sah-sah saja untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Tapi, apa pun opsi yang diambil harus sesuai dengan mekanisme yang tertuang di AD/ART partai. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mendukung sikap Jero dan Syarif. Apalagi, Anas terus disebut-sebut dalam konteks korupsi proyek Hambalang dan wisma atlet.
“Walaupun secara hukum memang belum ada fakta, tetapi politik ini susah. Di luar hitung- hitungan daripada logika hukum. Kalau demikian, kan repot jadinya,” kata Marzuki di gedung DPR. Tapi, dia tetap berharap dewan pembina dan DPP dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. “Kita kompromikan bagaimana sebaiknya langkah Partai Demokrat ke depan,” ujarnya. (ind/bay/dms/pri/jpnn)
