JAKARTA-Perkembangan kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin kembali menyeret nama baru. Dia adalah Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Sumardi. Jenderal bintang tiga yang dua hari lagi resmi pensiun itu disebut dalam sebuah memo yang ditemukan KPK saat menggeledah kantor Nazaruddin April lalu.
Penggeledahan itu merupakan pengembangan penyidikan kasus suap Sesmenpora Di Gedung Tower Permai, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, penyidik KPK menemukan catatan M Nasir, adik M Nazaruddin. Isinya, ada pengeluaran uang USD 50 ribu kepada Ito dan USD 30 ribu kepada Kanit IV Tindak Pidana Korupsi Kombes Jacobs Alexander Timisela.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK bakal menelusuri informasi tersebut. Namun, dia terkesan mengelak jika disebut dugaan itu muncul setelah pihaknya melakukan penggeledahan. Sebab, Johan seperti tidak tahu mengenai hal itu. “Kalau ada data kuat, kami pasti menindaklanjutinya,” ujarnya.
Disinggung apakah KPK bakal berani memeriksa pejabat Polri, Johan mengatakan bukan itu masalahnya. Dia menyebut semua langkah yang dilakukan KPK berdasarkan data yang kuat. Apalagi, hingga saat ini diakuinya belum ada data yang masuk ke KPK terkait dana ke Ito.
“Bukan masalah berani dan takut, kalau ada data kami bergerak,” imbuhnya. Anehnya, terkesan tidak ada kordinasi yang baik antara petinggi KPK dengan penyidiknya. Sebab, dia mengaku belum mendapat laporan dari penyidik tentang penemuan memo itu.
Namun, dia mengakui jika Ito pernah datang ke KPK bersama beberapa petinggi beberapa waktu lalu. Namun, dia menjelaskan jika hal itu tidak ada kaitan apapun karena bagian dari koordinasi antar lembaga penegak hukum. “Soal datang ke KPK kan terkait koordinasi. Bukan hal yang baru,” jelasnya.
Dia menjelaskan, pertemuan Ito dengan wakil KPK yakni Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja murni karena kasus yang ditangani polisi. Kebetulan, kasus yang ditangani korps Bhayangkara itu berkaitan dengan KPK. Salah satunya, kasus alat kesehatan yang ternyata sedang ditangani polisi.
Apalagi, kasus alat kesehatan yang kabarnya juga melibatkan Nazaruddin itu sudah ditangani polisi. Pertemuan itu, lanjutnya, tidak lebih dari bentuk support KPK termasuk sharing data yang dimiliki KPK kepada polisi. “Ini fungsi supervisi dan tidak hanya satu kasus yang dibahas,” tegasnya.
Nazaruddin memang disebut-sebut terlibat dalam korupsi pembangunan pabrik vaksin flu burung di Departemen Kesehatan senilai Rp700 miliar. Melalui perusahaan PT Buana Ramosari Gemilang, Nazaruddin juga diduga bermain dalam proyek pengadaan alat bantu Belajar Mengajar Dokter/Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Rujukan Badan PPSDM Rp492 miliar pada 2010 silam.
Nah, memo berisi catatan pengeluaran uang itu diduga sebagai cara Nazaruddin mengalihkan penyidikan ke polisi. Dengan begitu, KPK tidak bisa menangani lagi.
Di Mabes Polri, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi tegas membantah informasi itu. “Saya yakinkan dan catat baik-baik. Itu semuanya fitnah. Dulu saya juga pernah disebut terima uang Gayus, kenyataannya tidak ada,” katanya.
Ito menjelaskan, kasus di Kementerian Kesehatan sedianya telah ditangani Polri sejak tahun 2010 lalu. Kasus itupun telah ia koordinasikan dengan pejabat KPK. Namun ia mengakui bahwa penyelesaian kasus itu sempat tersendat lantaran penyidik polri masih terfokus pada penyelesaian kasus mafia pajak.
“Pada saat proses penyelidikan kasus ini, ada beberapa saksi yang kebetulan juga dipanggil KPK. Lalu saya ke KPK untuk melaporkan bahwa Polri telah menangani kasus ini. Sehingga oleh pejabat KPK disampaikan, kalau begitu silahkan ditangani polri. Selama ini kita selalu koordinasi dengan KPK,” katanya.
Ito mengaku siap diperiksa oleh PPATK maupun oleh internal Mabes Polri terkait informasi itu. “Kalau ada orang menulis catatan, siapa saja bisa. Yang jelas, demi Allah saya tidak menerima apapun,” kata mantan Kapolwiltabes Surabaya ini.
Kanit IV Tipikor Bareskrim Polri Kombes Jacobus Alexander Timisela juga membantah tegas informasi itu. “Saya diawasi oleh pimpinan dan yang paling utama diawasi oleh Tuhan. Saya punya kehormatan dan keluarga, semua itu fiotnah dan tidak berdasar,” katanya.(dim/rdl/jpnn)
