HADIR: Ketua KPK Agus Raharjo, usai menghadiri acara di Kantor PPATK, belum lama ini.
SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menuturkan, akan mengirim pegawai lembaga antirasuah itu ke Korea Selatan (Korsel), untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalani tugas memberantas korupsi.
Tak hanya itu, lembaga ini juga akan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta kolaborasi pelatihan perihal pemberantasan korupsi dengan pegawai antikorupsi asal Korsel.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat bertemu dengan perwakilan dari Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC), lembaga antikorupsi Korsel. Kolaborasi secara teknis dalam memberantas korupsi menjadi topik utama dalam kerja sama yang pernah disepakati kedua lembaga tersebut.
“Hari ini (kemarin, red) MoU kita perpanjang lagi, adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran pengetahuan dan pengalaman pemberantasan, penelitian, dan dokumen pengadaan dan kolaborasi pelatihan teknis bagi pegawai kedua lembaga,” ungkap Agus di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/7).
“Jadi kirim staf KPK ke Korsel untuk pelatihan di sana. Dan mudah-mudahan dengan diperpanjangnya kerja sama, akan jauh lebih baik,” imbuhnya.
Menurut Agus, permasalahan yang paling besar dihadapi pemberantasan korupsi seperti kasus suap dan pengadaan. Dengan adanya kerja sama tersebut, ia berharap akan bisa mengembangkan ilmu industri dalam negeri yang bisa dipelajari di Negeri Ginseng itu.
“Kasus paling besar di KPK, seperti suap dan pengadaan. Di Negeri Ginseng pegawai KPK bisa belajar tentang pedoman dan panduan perihal gratifikasi, Litbang, dan LHKPN,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua ACRC, Lee Geonlee menuturkan, Indonesia adalah negara yang pertama bekerja sama dalam memberantas korupsi. Karena, KPK lembaga independen dalam memberantas korupsi. “Indonesia adalah negara yang pertama ke Korsel menandatangani antikorupsi. Setahu kami, KPK lembaga independen, dan telah memberikan kontribusi mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia dengan kekuatan yang luas,” katanya.
Ia juga menyatakan, kerja sama yang dilakukan Korsel dengan Indonesia sangat bermanfaat demi kemajuan negaranya dalam menjalani tugasnya memberantas korupsi.
“Harus kerja sama dengan instansi pemerintah lain, termasuk pemerintah pusat. Kalau tidak ada kerja sama dengan instansi atau lembaga, kita akan susah untuk mengerjakan tugasnya,” tambah Lee.
“Indonesia bagus dan baik dalam menyelesaikan masalah yang timbul, bisa lebih terbuka untuk menjaga hubungan internasional dengan lembaga dan fungsi yang sama,” pungkasnya. (ipp/jpc/saz)
