25 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

HUT ke-72, TNI Pamer Alutsista Terbaru

Foto: Nurhadi/Fajar/JPG
Gladi Bersih Defile Pasukan untuk persiapan HUT TNI di Jl Ahmad Yani Makassar, Rabu 4 Oktober. HUT TNI ke 72 akan berlangsung tanggal 5 Oktober mendatang dan dipusatkan di Lapangan Karebosi Makassar. NURHADI/FAJAR/JPG

Yang tidak kalah penting pula, ke depan TNI harus mengubah sudut pandang ancaman, dari dalam menjadi luar. Al Araf menyebutnya sebagai outward looking. Banyak persoalan keamana yang perlu menjadi konsen TNI, seperti perbatasan antarnegara, konflik di kawasan seperti LAut Tiongkok Selatan, hingga persoalan pengiriman pasukan perdamaian dan kerjasama dengan militer negara lain.

Seperti yang saat ini terjadi, presiden sedang konsen mengurus wilayah maritim. Seharusnya, visi militer juga mengikuti dengan memperkuat keamanan maritim. ’’Dalam konteks ini, maka yang harus diperkuat adalah TNI AL dan AU, tanpa melupakan Angkatan Darat,’’ tutur pria yang juga Direktur Imparsial itu. TNI AL dan AU harus diberi porsi lebih besar untuk mendukung visi maritim presiden.

Dalam konteks negara demokrasi, Al Araf mendorong agar presiden lebih berani memosisikan diri sebagai pimpinan tertinggi militer. ’’Presiden harus berani mengoreksi kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh Panglima TNI,’’ tutur Al Araf.

Al Araf juga sepakat dengan JK bahwa individu TNI harus berpolitik dengan elegan. Bila ingin berpolitik, maka harus mundur dari militer sebagaimana AHY. Secara tersirat, pernyataan JK itu ditujukan kepada PAnglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ’’Dengan realitas problem kontroversi panglima, bisa ditafsirkan panglima kalau ingin berpolitik harus  seperti Agus Harimurti Yudhoyono, mundur terlebih dahulu,’’ jelas mantan dosen Universitas Pertahanan itu.

Hal tersebut akan jauh lebih baik dibandingkan berpolitik dalam kondisi dia masih menjadi panglima. Apapun yang dilakukan akan dianggap sebagai maneuver politik. ’’panglima TNI juga harus memahami bahwa dalam struktur pertahanan negara, dia adalah pelaksana kebijakan,’’ ucap Al Araf. Sebagai pelaksana, seharusnya dia tidak membuat pernyataan yang bersifat politis dan menimbulkan polemik.

Akan lebih baik bila panglima banyak berbicara soal latihan, kesejahteraan, maupun prestasi para prajurit TNI. arahnya lebih kepada bagaimana membangun TNI yang profesional sebagai alat poertahanan negara. ’’Visi outward looking itu bisa jadi salah satu upaya mencegah (militer berpolitik),’’ tambahnya.  (jun/far/lum/tau/byu/jpg)

Foto: Nurhadi/Fajar/JPG
Gladi Bersih Defile Pasukan untuk persiapan HUT TNI di Jl Ahmad Yani Makassar, Rabu 4 Oktober. HUT TNI ke 72 akan berlangsung tanggal 5 Oktober mendatang dan dipusatkan di Lapangan Karebosi Makassar. NURHADI/FAJAR/JPG

Yang tidak kalah penting pula, ke depan TNI harus mengubah sudut pandang ancaman, dari dalam menjadi luar. Al Araf menyebutnya sebagai outward looking. Banyak persoalan keamana yang perlu menjadi konsen TNI, seperti perbatasan antarnegara, konflik di kawasan seperti LAut Tiongkok Selatan, hingga persoalan pengiriman pasukan perdamaian dan kerjasama dengan militer negara lain.

Seperti yang saat ini terjadi, presiden sedang konsen mengurus wilayah maritim. Seharusnya, visi militer juga mengikuti dengan memperkuat keamanan maritim. ’’Dalam konteks ini, maka yang harus diperkuat adalah TNI AL dan AU, tanpa melupakan Angkatan Darat,’’ tutur pria yang juga Direktur Imparsial itu. TNI AL dan AU harus diberi porsi lebih besar untuk mendukung visi maritim presiden.

Dalam konteks negara demokrasi, Al Araf mendorong agar presiden lebih berani memosisikan diri sebagai pimpinan tertinggi militer. ’’Presiden harus berani mengoreksi kalau ada kekeliruan yang dilakukan oleh Panglima TNI,’’ tutur Al Araf.

Al Araf juga sepakat dengan JK bahwa individu TNI harus berpolitik dengan elegan. Bila ingin berpolitik, maka harus mundur dari militer sebagaimana AHY. Secara tersirat, pernyataan JK itu ditujukan kepada PAnglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. ’’Dengan realitas problem kontroversi panglima, bisa ditafsirkan panglima kalau ingin berpolitik harus  seperti Agus Harimurti Yudhoyono, mundur terlebih dahulu,’’ jelas mantan dosen Universitas Pertahanan itu.

Hal tersebut akan jauh lebih baik dibandingkan berpolitik dalam kondisi dia masih menjadi panglima. Apapun yang dilakukan akan dianggap sebagai maneuver politik. ’’panglima TNI juga harus memahami bahwa dalam struktur pertahanan negara, dia adalah pelaksana kebijakan,’’ ucap Al Araf. Sebagai pelaksana, seharusnya dia tidak membuat pernyataan yang bersifat politis dan menimbulkan polemik.

Akan lebih baik bila panglima banyak berbicara soal latihan, kesejahteraan, maupun prestasi para prajurit TNI. arahnya lebih kepada bagaimana membangun TNI yang profesional sebagai alat poertahanan negara. ’’Visi outward looking itu bisa jadi salah satu upaya mencegah (militer berpolitik),’’ tambahnya.  (jun/far/lum/tau/byu/jpg)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/