Kajati Jatim, Maruli Hutagalung.
SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Acara sosialisasi pemberantasan korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (4/11), mestinya dihadiri Kajati Jatim Maruli Hutagalung. Tapi, entah mengapa dia tiba-tiba membatalkan hadir di acara tersebut.
Dalam acara itu, Ranu Miharja, deputi pengawasan internal dan pengawasan masyarakat (PIPM) KPK yang berlatar belakang jaksa, menyosialisasikan agar pejabat daerah waspada terhadap penipuan dan pemerasan oleh pelaku yang mengaku-ngaku sebagai aparat penegak hukum.
Rapat tertutup tersebut berlangsung sejak pagi hingga tengah hari. Peserta yang hadir, antara lain, Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, dan Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji. Ada pula 24 bupati/wali kota dan 12 wakil bupati/wali kota se-Jatim. Juga kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim.
Ketidakhadiran mantan Kajati Papua itu sempat menjadi rasan-rasan peserta pertemuan. Sebab, materi yang disampaikan KPK terkait dengan kewenangan yang diemban Maruli.
Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, Maruli sebenarnya sudah mengetahui acara tersebut. Bahkan, dia ikut mengoordinasikan rencana pelaksanaan acara tersebut kepada Pemprov Jatim selaku instansi yang akan menjadi tuan rumah. Namun, hingga acara dimulai dan bubar, Maruli tidak menampakkan diri. Dugaan bahwa ada yang tidak beres dengan ketidakhadiran Maruli semakin besar. Sebab, dia tidak mengirimkan anak buah untuk mewakilinya. ”Kalau memang ada acara yang tidak bisa ditinggal, biasanya kirim perwakilan. Biasanya kan seperti itu,” kata salah seorang peserta rapat yang tidak mau disebutkan namanya.
Di sisi lain, Kapolda Jatim Anton Setiadji, yang kemarin sedang siaga satu lantaran mengamankan aksi demo besar-besaran, masih menyempatkan diri untuk hadir. Padahal, Mapolda Jatim kemarin juga menjadi jujukan aksi demonstrasi ribuan orang.
Deputi PIMP KPK Ranu Miharja mengakui bahwa Maruli tidak hadir. ”Enggak, hanya Kapolda (pejabat anggota forpimda yang hadir selain gubernur, Red),” ujarnya.
Dia menyatakan tidak mengetahui penyebab tak hadirnya Maruli. Ranu selanjutnya hanya menjelaskan isi acara. Salah satu tujuan digelarnya kegiatan itu adalah menyosialisasikan banyaknya orang yang mengaku dari KPK, tapi ujung-ujungnya memeras pejabat di daerah. ”Banyak KPK gadungan menakuti kepala daerah hingga kepala desa,” katanya.
KPK hingga kini belum menutup kasus bantuan sosial (bansos) di Provinsi Sumatera Utara yang juga membawa-bawa nama Maruli. Bahkan, lembaga antirasuah itu akan melanjutkan pengusutan dengan menyelidiki keterlibatan Maruli, yang disebut menerima suap dari Evy Susanti, istri Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Plt Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dihubungi lewat telepon tidak merespons. Begitu pula saat di-SMS, tidak menjawab. (atm/c11/nw/jpg)
