JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berbagai skenario dirancang untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang naik signifikan. Salah satunya, memperpendek waktu perjalanan haji.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan pengurangan masa perjalanan haji dari 42 menjadi 35 hari. Apabila dipangkas tujuh hari, komponen konsumsi dalam BPIH bisa diefisienkan hingga lebih dari Rp322 miliar. Besaran tersebut diperoleh dari gambaran kalkulasi untuk satu komponen saja, yakni makan. Biayanya SAR 18 (kurs Rp 4.200) untuk sekali makan.
Karena itu, dia meminta Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan di Arab Saudi mengenai jadwal pemberangkatan pesawat calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Dengan begitu, tidak mengambil hari terlalu panjang dan dalam rentang waktu 30–35 hari. “Itu baru efisiensi dari sisi konsumsi saja. Belum dari sisi pelayanan, SDM, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (4/2).
Menurut Diah, urusan teknis penerbangan yang selama ini dianggap sebagai kendala pengurangan masa perjalanan haji kini sudah bisa diatasi. Bandara Jeddah telah diperluas.
Artinya, jumlah penerbangan bisa ditambah. Belum lagi dengan keberadaan Bandara Taif yang juga dapat dimanfaatkan. “Agar bisa merealisasikan haji 35 hari, dibutuhkan 15 kali penerbangan dalam sehari dan Garuda Indonesia siap untuk itu. Pemerintahharus memperjuangkan rencana itu melalui lobi kepada pihak Saudi,” ungkap politikus PDIP tersebut.
Dengan pengurangan masa perjalanan haji, Diah memastikan rangkaian ibadah tidak akan terganggu. Termasuk pelaksanaan arbain di Madinah. Saat ini dia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Saudi terkait persiapan haji 2023.
Ketua Pelaksana Harian Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) periode 2016–2022 Qasim Shaleh turut mengamini usulan tersebut. Dia menyebut ibadah haji selama 35 hari sama sekali tidak akan mengganggu rangkaian ibadah. Sebab, inti haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) hanya 6 hari. Kemudian arbain di Madinah hanya 8 hari. Pengurangan masa haji itu sejatinya pernah diusulkan pihaknya kepada pemerintah. “Jadi, sangat-sangat tidak mengganggu secara ibadah,” katanya.
Perluasan Bandara Jeddah juga memungkinkan jumlah penerbangan bertambah. “Paling hanya slot penerbangannya yang perlu dibahas karena itu kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ucapnya.
Pada bagian lain, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono menegaskan, pihaknya terus berupaya membuka keran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi. Itu menjadi program strategis mengingat jumlah jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. “Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jemaah haji kita,” ungkapnya.
Menurut Eko, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia masih sangat kecil, yakni baru sekitar 10 persen. Padahal, nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia mencapai Rp500 miliar.
Perusahaan penyedia layanan katering dan muasasah di Saudi lebih banyak menggunakan produk dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan lainnya. “Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE),” katanya.
IHE diadakan pada 1–2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan itu diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi. Turut serta pula sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.
Dengan mempertemukan calon supplier Indonesia dengan pengguna dari Saudi, diharapkan akan tercapai kesepakatan dagang dengan harga dan kualitas produk yang baik untuk haji. Khususnya untuk makanan dan minuman.
Namun, yang harus menjadi catatan penting adalah pemenuhan persyaratan dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA) oleh eksportir Indonesia agar produknya bisa masuk. Sebab, tanpa sertifikasi SFDA, produk Indonesia sulit masuk Saudi. “Sebagian dalam proses seperti beras dan ikan. Ke depan, kami sudah minta pengusaha kita terus memproses perizinan untuk produk-produk lainnya sehingga dapat masuk Saudi dan bisa dipakai haji,” paparnya.
Langkah KJRI Jeddah mendapat dukungan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Menurut dia, program tersebut selaras dengan misi PHU dalam menguatkan ekosistem ekonomi haji. Dimensi penyelenggaraan haji tidak hanya ibadah, tapi juga perniagaan. Di Indonesia pun telah diadakan pameran serupa. “Semoga ekosistem ekonomi haji di Indonesia makin kuat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 mencapai Rp98.893.909,11 saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
Usulan BPIH itu terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp69.193.734,00 atau 70 persen serta nilai manfaat (optimalisasi) Rp29.700.175,11 atau 30 persen.
Jika dibanding tahun lalu, usulan BPIH 2023 ini naik sebesar Rp514.888,02. Di mana, BPIH 2022 lalu mencapai Rp98.379.021,09.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyebutkan, kenaikan ini dipengaruhi adanya perubahan skema persentase komponen Bipih dan Ni
Di mana, pemerintah mengajukan usulan skema yang lebih berkeadilan. Komposisinya adalah, Bipih sebesar 70 persen dan 30 persen nilai manfaat.
“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia. Termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” kata Hilman Latief.
Hilman menjelaskan, sejak tahun 2010 hingga 2022, pemanfaatan dana nilai manfaat ini terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010, nilai manfaat hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan kepada calon jemaah haji mencapai sebesar Rp4,45 juta.
Sementara Bipih yang harus dibayarkan calon jamaah haji sebesar Rp30,05 juta. Lalu komposisi nilai manfaat hanya 13 persen dan Bipih 87 persen. Pada perkembangannya, komposisi nilai manfaat tersebut semakin membesar menjadi 19 persen pada tahun 2011 dan 2012. Lalu sebesar 25 persen pada tahun 2013, 32 persen di 2014, 39 persen tahun 2015, 42 persen (2016), 44 persen (2017) serta mencapai 49 persen di 2018 dan 2019.
Lantaran Pemerintah Arab Saudi sudah menaikkan layanan biaya masyair dengan signifikan menjelang dimulainya operasional haji 2022 (jamaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat ini naik sampai 59 persen. “Kondisi ini sudah tidak normal, dan harus disikapi dengan bijak,” kata Hilman.
Pemerintah Indonesia sendiri mengusulkan skema lebih berkeadilan dalam BPIH 2023. Perhitungan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung calon jamaah haji dan penggunaan nilai manfaat (NM) dilakukan lebih proporsional.
Hilman Latief menyebutkan, skema tersebut bertujuan menjaga nilai manfaat yang menjadi hak calon jemaah haji Indonesia. Termasuk calon jamaah haji yang masih mengantre keberangkatan, agar tidak tergerus habis. Nilai manfaat tersebut berasal dari hasil pengelolaan dana haji yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Karena itu, nilai manfaat ini merupakan hak dari seluruh jemaah haji Indonesia. Itu juga termasuk lebih dari lima juta yang masih menunggu antrean.
Gelombang Pertama Berangkat 24 Mei
Kemenag juga memastikan, rencana perjalanan calon jamaah haji Indonesia akan dimulai pada 23 Mei 2023 mendatang. Proses perjalanan haji 2023 ini berlangsung hingga 3 Agustus 2023. Ini ditandai dengan kedatangan jamaah haji gelombang dua ke tanah air.
Dikutip dari akun Instagram @informasihaji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, merilis rencana perjalanan ibadah haji 2023.
“Sebagai salah satu langkah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini, mimin sudah siapkan Rencana Perjalanan Haji yang bisa jadi pedoman para jamaah yang akan berangkat nanti,” pemberitahuan diunggah dalam akun Instagram @informasihaji.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada rapat kerja dengan DPR RI beberapa waktu lalu telah menyampaikan, kloter pertama jamaah haji 1444 H/ 2023 diberangkatkan mulai pertengahan Mei mendatang. Dijadwalkan, Kloter pertama gelombang I ke Madinah berangkat pada 24 Mei 2023 lalu, kloter pertama gelombang II pada 8 Juni 2023,” kata Yaqut. (mia/c7/fal/ila)
