Mau Tahu Menteri yang Disebut-sebut Jadi Target Reshuffle? Ini Dia

Persoalan BBM juga termasuk yang memengaruhi. Penerapan kebijakan subsidi tetap untuk BBM yang mengakibatkan kenaikan harga mengundang banyak protes dari masyarakat. Menteri yang terkait langsung dengan masalah itu tentu saja adalah Menteri ESDM Sudirman Said.

”Yang penting, pergantian menteri harus diproyeksikan untuk memperbaiki kinerja kabinet, tidak sekadar melayani kepentingan po­litik elite partai politik,” tegas Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.

Bagaimana tanggapan menteri di bidang ekonomi? Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan sudah mendengar rumor reshuffle kabinet bidang ekonomi. Namun, dia menolak berkomentar lebih banyak. ”Saya tidak bisa mengomentari hak prerogatif presiden,” ujarnya di Istana Negara kemarin.

Dia juga mengaku tidak pernah dimintai masukan oleh Jokowi mengenai menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal. ”Saya tidak mengevaluasi menteri, ya. (Jokowi minta masukan) belum, belum,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan siap di-reshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. ”Kalau bekerja tidak siap diganti itu tidak usah kerja. Jadi, saya serahkan ke presiden. Yang penting, kami jalankan tugas dengan fokus saja,” tegasnya.

Selain menteri di lingkaran istana dan bidang perekonomian, kinerja sejumlah menteri di bidang politik, hukum, dan ke­amanan (polhukam) mendapat banyak sorotan. Tidak terkecuali Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Berkali-kali komentar mantan kepala staf Angkatan Laut (KSAL) itu justru menghasilkan blunder bagi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya terjadi ketika ramai-ramai konflik KPK versus Polri beberapa waktu lalu. Saat muncul gerakan dari masyarakat yang mendukung KPK, Tedjo justru menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan dari rakyat tidak jelas.

Disinggung mengenai posisinya yang sangat mungkin di-reshuffle, Tedjo memilih pasrah. ”Kami serahkan kepada yang menilai. Yang di atas tentu presiden dan wakil presiden. Silakan tanya ke beliau-beliau,” ujarnya saat ditemui setelah mendampingi presiden menemui sejumlah tamu.

Perombakan kabinet dinilai bukan langkah yang bijak di tengah janji pemerintah mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Eoknom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dian Ayu Yustina berpendapat, reshuffle kabinet justru hanya akan menunda realisasi belanja pemerintah.

”Pemerintah perlu lebih tegas terhadap distorsi politik dan lebih fokus pada kebijakan ekonomi,” ungkapnya di Jakarta kemarin. Langkah itu, lanjut dia, ditujukan untuk memperbaiki keyakinan publik yang saat ini menurun. (dyn/bay/owi/c5/kim)

Persoalan BBM juga termasuk yang memengaruhi. Penerapan kebijakan subsidi tetap untuk BBM yang mengakibatkan kenaikan harga mengundang banyak protes dari masyarakat. Menteri yang terkait langsung dengan masalah itu tentu saja adalah Menteri ESDM Sudirman Said.

”Yang penting, pergantian menteri harus diproyeksikan untuk memperbaiki kinerja kabinet, tidak sekadar melayani kepentingan po­litik elite partai politik,” tegas Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah.

Bagaimana tanggapan menteri di bidang ekonomi? Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan sudah mendengar rumor reshuffle kabinet bidang ekonomi. Namun, dia menolak berkomentar lebih banyak. ”Saya tidak bisa mengomentari hak prerogatif presiden,” ujarnya di Istana Negara kemarin.

Dia juga mengaku tidak pernah dimintai masukan oleh Jokowi mengenai menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal. ”Saya tidak mengevaluasi menteri, ya. (Jokowi minta masukan) belum, belum,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan siap di-reshuffle. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. ”Kalau bekerja tidak siap diganti itu tidak usah kerja. Jadi, saya serahkan ke presiden. Yang penting, kami jalankan tugas dengan fokus saja,” tegasnya.

Selain menteri di lingkaran istana dan bidang perekonomian, kinerja sejumlah menteri di bidang politik, hukum, dan ke­amanan (polhukam) mendapat banyak sorotan. Tidak terkecuali Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Berkali-kali komentar mantan kepala staf Angkatan Laut (KSAL) itu justru menghasilkan blunder bagi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya terjadi ketika ramai-ramai konflik KPK versus Polri beberapa waktu lalu. Saat muncul gerakan dari masyarakat yang mendukung KPK, Tedjo justru menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan dari rakyat tidak jelas.

Disinggung mengenai posisinya yang sangat mungkin di-reshuffle, Tedjo memilih pasrah. ”Kami serahkan kepada yang menilai. Yang di atas tentu presiden dan wakil presiden. Silakan tanya ke beliau-beliau,” ujarnya saat ditemui setelah mendampingi presiden menemui sejumlah tamu.

Perombakan kabinet dinilai bukan langkah yang bijak di tengah janji pemerintah mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Eoknom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dian Ayu Yustina berpendapat, reshuffle kabinet justru hanya akan menunda realisasi belanja pemerintah.

”Pemerintah perlu lebih tegas terhadap distorsi politik dan lebih fokus pada kebijakan ekonomi,” ungkapnya di Jakarta kemarin. Langkah itu, lanjut dia, ditujukan untuk memperbaiki keyakinan publik yang saat ini menurun. (dyn/bay/owi/c5/kim)