JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan warga dari Bogor, Jakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Jambi di Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Perwakilan warga yang hadir, membawa berbagai macam aspirasi dan aduan yang disampaikan.
Perkumpulan Forum Masyarakat Urai bersatu bersatu dari Bengkulu Utara, dalam rapat tersebut menyampaikan terkait lahan HGU perusahaan perkebunan PT PDU dan PTPN VII yang berstatus terlantar. Saat ini, lahan tersebut dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Air Padang, dan Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Ada juga aspirasi terkait permohonan bantuan mediasi penyelesaian sengketa tanah rakyat melawan PT Sumarecon Tbk di Gunung Geulis, Bogor, dan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Wakil Ketua BAP DPD RI Muhammad Nuh MSP menyampaikan, BAP mempunyai mekanisme yang diawali dari penyampaian laporan dari daerah, baik langsung atau temuan anggota saat turun ke dapil. Lalu dikaji oleh tim ahli tentang permasalahan tersebut, apakah cukup dimediasi di lapangan, atau perlu dipanggil para pihak untuk menjembatani jalan keluar yang terbaik.
“Dari Sumatera Utara pernah masuk masalah lahan masyarakat yang dilalui oleh jaringan listrik bertegangan tinggi (SUTET) di daerah Langkat. Lalu ada juga aduan masyarakat yang sudah dibawa ke rapat BAP dengan pengadu, yaitu dari FKPPN (Forum Komunikasi Purna-karya Perkebunan Nusantara), dimana ribuan pensiunan PTPN 1-14 yang belum mendapatkan JHT/ SHT (Jaminan Hari Tua/Santunan Hari Tua),” beber senator asal Sumut ini.
Banyaknya permasalahan di daerah memang tidak mudah menyelesaikannya. Tapi, BAP mengambil peran, menjembatani dan memfasilitasi para pengadu dengan pemerintah yang berkewajiban menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kian hari semakin banyak. “Mudah-mudahan upaya BAP DPD RI yang juga harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengambil peran dalam mengurai persoalan rakyat di negeri yang kita cintai,” pungkas Nuh. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan warga dari Bogor, Jakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Jambi di Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Perwakilan warga yang hadir, membawa berbagai macam aspirasi dan aduan yang disampaikan.
Perkumpulan Forum Masyarakat Urai bersatu bersatu dari Bengkulu Utara, dalam rapat tersebut menyampaikan terkait lahan HGU perusahaan perkebunan PT PDU dan PTPN VII yang berstatus terlantar. Saat ini, lahan tersebut dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Air Padang, dan Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Ada juga aspirasi terkait permohonan bantuan mediasi penyelesaian sengketa tanah rakyat melawan PT Sumarecon Tbk di Gunung Geulis, Bogor, dan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Wakil Ketua BAP DPD RI Muhammad Nuh MSP menyampaikan, BAP mempunyai mekanisme yang diawali dari penyampaian laporan dari daerah, baik langsung atau temuan anggota saat turun ke dapil. Lalu dikaji oleh tim ahli tentang permasalahan tersebut, apakah cukup dimediasi di lapangan, atau perlu dipanggil para pihak untuk menjembatani jalan keluar yang terbaik.
“Dari Sumatera Utara pernah masuk masalah lahan masyarakat yang dilalui oleh jaringan listrik bertegangan tinggi (SUTET) di daerah Langkat. Lalu ada juga aduan masyarakat yang sudah dibawa ke rapat BAP dengan pengadu, yaitu dari FKPPN (Forum Komunikasi Purna-karya Perkebunan Nusantara), dimana ribuan pensiunan PTPN 1-14 yang belum mendapatkan JHT/ SHT (Jaminan Hari Tua/Santunan Hari Tua),” beber senator asal Sumut ini.
Banyaknya permasalahan di daerah memang tidak mudah menyelesaikannya. Tapi, BAP mengambil peran, menjembatani dan memfasilitasi para pengadu dengan pemerintah yang berkewajiban menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kian hari semakin banyak. “Mudah-mudahan upaya BAP DPD RI yang juga harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengambil peran dalam mengurai persoalan rakyat di negeri yang kita cintai,” pungkas Nuh. (adz)
