JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat baru menyelesaikan pertemuan di kediaman dinas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Minggu, (5/10). Kubu pendukung Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengambil strategi menggandeng Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam ‘pertarungan’ pemilihan ketua MPR.
Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana mengusung pemilihan Ketua MPR dan jajarannya pada hari ini.
“Kita bersepakat bahwa kita mendukung dan mendorong keinginan DPD untuk menjadi Ketua MPR,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di depan kediaman Megawati.
Hadir dalam jumpa pers itu Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Wiranto, Surya Paloh juga elite politik partai-partai tersebut. Menurut Cak Imin kesepakatan itu lahir dari keinginan agar pemilihan ketua MPR berjalan dengan musyawarah mencapai mufakat. Bukan dengan perdebatan dan keributan seperti yang terjadi saat pemilihan jajaran pimpinan di DPR RI.
“Kami sepakat tidak ada kubu-kubuan. Dengan keadaan ini diharapkan, baik teman-teman yang ada di kelompok Pak Prabowo dan yang ada di sini, bisa bersepakat bermusyawarah mufakat,” tegas Menakertrans tersebut.Ia belum menjelaskan secara rinci terkait kesepakatan dengan pihak DPD tersebut.
Menurutnya, koalisi menyusun komposisi struktur pimpinan MPR yang akan berbagi dengan Koalisi Merah Putih. “Tentu kita akan bikin banyak formula. Bisa saja ketua dari DPD, wakil ketua dari Gerindra, Demokrat, PDIP, atau PKB,” ungkap Cak Imin, begitu dia disapa.
PDIP pun berharap pemilihan itu tidak dilaksanakan berdasarkan voting. “Yang jelas tentunya kita masih berharap karena ini lembaga MPR harusnya masih ada ruang musyawarah. Apalagi selama ini di MPR tidak ada pemungutan suara,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung di depan kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
PDI Perjuangan tidak menginginkan voting seperti yang terjadi dalam pemilihan Ketua DPR RI, di mana jumlah partai itu dan pendukungnya, kalah besar dari Koalisi Merah Putih. Pramono mengaku partainya mempersiapkan langkah-langkah lain yang dapat dijalankan Koalisi Indonesia Hebat untuk menghadapi situasi pemilihan MPR.
“Kami menyadari jika tidak ada ruang itu, kita mempersiapkan langkah yang kita diskusikan tadi. Kita berharap alternatif bersama, kita musyarawah, namanya juga majelis musyawarah,” tegasnya
Seanda, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berharap pemilihan pimpinan MPR RI berjalan adil dan sesuai dengan musyawarah mufakat. “Muaranya jelas, bahwa Ketua MPR adalah dari DPD, kemudian pimpinan lainnya, dua dari Koalisi Merah Putih, dua dari sini (Koalisi Indonesia Hebat),” ujar Paloh.
Meski demikian, Paloh mengaku belum mengantoni dua dua nama dari Koalisi Indonesia Hebat yang akan diusung sebagai calon Wakil Ketua MPR RI. Yang terpenting, kata bos Media Group itu, usulan untuk musyawarah mufak dapat diterima terlebih dahulu dalam sidang MPR hari ini.”Yang penting paketnya bisa diterima. Ketuanya kalau dari DPD, silakan. Pokoknya dari sana dua, sini dua. Nanti kita bahaslah. Gampang,” sambung Paloh.
Mantan politikus Golkar itu menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Hebat tak mempermasalahkan jika nantinya tak mendapat kesempatan mengisi posisi Ketua MPR. Alasannya, posisi itu diisi oleh orang yang melewati proses musyarakat mufakat, bukan voting seperti dalam pemilihan jajaran pimpinan DPR RI.
“Saya kira tidak masalah asal itu berasal dari musyawarah mufakat,” jelas Paloh.
Gayung bersambut, DPD pun menyambut baik niat PDIP dan koalisi. DPD siap menggalang dukungan untuk mengubah tatib demi terlaksananya musyawarah mufakat.
“Dalam Pasal 172 UU MD3 disebut untuk mengubah tatib hanya butuh 70 tanda tangan pengusul. Besok (hari ini) kami akan menggalang tanda tangan itu,” kata Sekretaris Kelompok DPD Asri Anas dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (5/10).
Konsep musyawarah mufakat ini, lanjutnya, sangat penting untuk mencairkan tensi menang-menangan yang terjadi antara dua kubu selama ini.
“Masyarakat ingin ada yang mencairkan suasana politik ini. DPD ingin memulaikan dari (pemilihan pimpinan) MPR ini,” ucapnya.
Langkah ini, tambah Asri, menunjukkan bahwa DPD peduli. Kalau mau enaknya saja, DPD tidak perlu repot-repot komunikasi dan mendorong-dorong musyarah mufakat. Tinggal duduk manis saja, DPD pasti bisa mendapat jatah pimpinan MPR. Pasalnya, dalam UU MD3, pimpinan MPR itu minal satu harus berasal dari DPD.
“Kami diam saja juga pasti dapat. Tapi, kami ingin mengawal Merah Putih untuk Indonesia Hebat,” tegasnya. (dil/bay/dim/c6/tom/jpnn/rbb
