Mensos Juliari Batubara Ditetapkan KPK jadi Tersangka, PDI Perjuangan Hormati Proses Hukum
Derry/JawaPos.com
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 63 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 37 persen.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bantuan sosial virus Corona. Juliari pun dikabarkan sudah menyerahkan diri ke KPK. Bersamanya ada empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.
PDI Perjuangan sebagai tempat Juliari bernaung mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi yang secara simultan dilakukan oleh KPK. “Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.Co, Mingggu (6/12/2020).
Atas beberapa kasus yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan, PDI Perjuangan secara terus-menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” beber Hasto.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai, bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan. “Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut” imbuhnya
PDI Perjungan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa tersebut. Dan partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. “Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” pungkasnya.(adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bantuan sosial virus Corona. Juliari pun dikabarkan sudah menyerahkan diri ke KPK. Bersamanya ada empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.
PDI Perjuangan sebagai tempat Juliari bernaung mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi yang secara simultan dilakukan oleh KPK. “Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Sekjend DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.Co, Mingggu (6/12/2020).
Atas beberapa kasus yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan, PDI Perjuangan secara terus-menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” beber Hasto.
Dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai, bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan. “Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut” imbuhnya
PDI Perjungan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa tersebut. Dan partai terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. “Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” pungkasnya.(adz)
