Aduhai, Anggunnya Sri Mulyani Berjilbab

BANDA ACEH, SUMUTPOS.CO – Setiap orang yang datang ke Nangroe Aceh Darussalam berarti harus mengikuti syariah Islam yang diberlakukan di provinsi dengan ibu kota Banda Aceh itu. Hal itu juga berlaku bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berkunjung ke Aceh untuk mengisi kuliah umum di Tanah Rencong, Kamis (5/1). SMI – inisial kondang untuk Sri Mulyani- pun mengenakan jilbab. Dia terlihat anggun dengan jilbab.

SMI dalam paparannya pada kuliah umum yang diselenggarakan di gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh memberikan banyak pesan kepada pemerintahan Aceh. Di antaranya soal pengesahan APBD untuk segera disahkan oleh DPRD setempat.

Lebih dari itu penggunaan uang rakyat itu agar lebih dioptimalkan untuk pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Bukan 70 persennya habis untuk membayar gaji.

“Saya berharap untuk seluruh daerah agar tidak terlambat karena itu akan mempengaruhi pelaksanannya, tentu kita berharap Plt Gubernur Aceh maupun DPRA melakukan kesepakatan karena banyak daerah lain yang sudah selesai dan tidak mengalami penundaan,” ujarnya seperti dilansir Rakyat Aceh (Grup Sumut Pos), Jumat (6/1).

Dia juga meminta tren APBD tidak hanya dihabiskan untuk membayar gaji/tunjangan pegawai negeri, melainkan juga untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.  Menurutnya, APBD harus membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Cekek-mencekek anggaran terjadi sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar, APBD 70 persen untuk bayar gaji saja, ini satu tren yang tidak sehat. Banyak instrumen penting untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini perlu kita perbaiki ke depan,” katanya.

Karena itu SMI meminta dana Otonomi Khusus (otsus) yang diberikan pusat setiap tahun untuk Aceh bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, membangun air bersih, pendidikan, kesehatan dan kesempatan lapangan kerja. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kemampuan menarik investasi lebih banyak lagi, karena tidak mungkin ekonomi hanya dipacu pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Lulusan University of lllinois Urbana-Champaign, USA itu mengatakan, Aceh harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. “Aceh banyak sekali potensi, sisi pendidikan, kesehatan, perdagangan dengan provinsi lain dan negara Asia Tenggara,” pungkasnya. (mag-69/mai/iil/JPG)

BANDA ACEH, SUMUTPOS.CO – Setiap orang yang datang ke Nangroe Aceh Darussalam berarti harus mengikuti syariah Islam yang diberlakukan di provinsi dengan ibu kota Banda Aceh itu. Hal itu juga berlaku bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berkunjung ke Aceh untuk mengisi kuliah umum di Tanah Rencong, Kamis (5/1). SMI – inisial kondang untuk Sri Mulyani- pun mengenakan jilbab. Dia terlihat anggun dengan jilbab.

SMI dalam paparannya pada kuliah umum yang diselenggarakan di gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh memberikan banyak pesan kepada pemerintahan Aceh. Di antaranya soal pengesahan APBD untuk segera disahkan oleh DPRD setempat.

Lebih dari itu penggunaan uang rakyat itu agar lebih dioptimalkan untuk pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Bukan 70 persennya habis untuk membayar gaji.

“Saya berharap untuk seluruh daerah agar tidak terlambat karena itu akan mempengaruhi pelaksanannya, tentu kita berharap Plt Gubernur Aceh maupun DPRA melakukan kesepakatan karena banyak daerah lain yang sudah selesai dan tidak mengalami penundaan,” ujarnya seperti dilansir Rakyat Aceh (Grup Sumut Pos), Jumat (6/1).

Dia juga meminta tren APBD tidak hanya dihabiskan untuk membayar gaji/tunjangan pegawai negeri, melainkan juga untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.  Menurutnya, APBD harus membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Cekek-mencekek anggaran terjadi sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar, APBD 70 persen untuk bayar gaji saja, ini satu tren yang tidak sehat. Banyak instrumen penting untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini perlu kita perbaiki ke depan,” katanya.

Karena itu SMI meminta dana Otonomi Khusus (otsus) yang diberikan pusat setiap tahun untuk Aceh bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, membangun air bersih, pendidikan, kesehatan dan kesempatan lapangan kerja. Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kemampuan menarik investasi lebih banyak lagi, karena tidak mungkin ekonomi hanya dipacu pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Lulusan University of lllinois Urbana-Champaign, USA itu mengatakan, Aceh harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. “Aceh banyak sekali potensi, sisi pendidikan, kesehatan, perdagangan dengan provinsi lain dan negara Asia Tenggara,” pungkasnya. (mag-69/mai/iil/JPG)