Hari Ini Kirimkan Secara Tertulis Nama Baru Pemalak BUMN
JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menolak anggapan ada pihak-pihak yang mengintervensi dirinya sehingga hanya menyerahkan dua nama kepada Badan Kehormatan Senin (05/11) lalu. Delapan nama yang tersisa rencananya akan diserahkan secara tertulis hari ini.
“Besok (hari ini, Rabu) lah. Saya akan menyerahkan nama-nama yang tersisa dan peristiwanya, itu nanti secara tertulis saja kepada BK. Saya tidak gentar,” ujar Dahlan usai Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Gedung Brantas Abipraya (Persero) kemarin (5/10). Tidak diketahui apakah Dahlan akan datang sendiri ke BK, atau tidak, untuk menyerahkan daftar nama itu.
Menurut Dahlan, nama oknum pemeras BUMN yang akan disampaikan kepada BK adalah di luar dua nama yang sudah diungkapkan sebelumnya saat memenuhi panggilan BK. Dahlan juga menyebut tidak akan memakai inisial dalam daftar yang diberikan ke BK.
“Tidak pakai inisial, nama lengkap dan modusnya kita serahkan. Waktu kemarin (Senin) juga tidak pakai inisial kok,” ungkapnya.
Alasan baru menyampaikan dua nama pada Senin lalu karena selama ini dia yakin nama-nama oknum anggota DPR lainnya yang memeras Direksi BUMN akan ikut terungkap. “Baru kita sampaikan dua itu sebagai pemancing saja. Gambaran saya dengan mengungkap kedua nama itu yang lain itu akan ketemu sendiri kalau memang BK ingin menelusuri,” tukasnya.
Dia menolak anggapan bahwa pengungkapan dua nama pada tahap pertama itu sama sekali bukan karena intervensi siapapun. “Sama sekali tidak ada intervensi di sana, bahkan Badan Kehormatan meminta lebih lanjut daftar nama-nama lain yang terindikasi meminta upeti. BK minta itu dilengkapi,” jelasnya.
Terkait maraknya kasus pemerasan tersebut, Dahlan sudah menginstruksikan seluruh BUMN untuk melaporkan langsung setiap ada indikasi pemerasan di perusahaan milik Negara. “Saya minta direksi BUMN blak-blakan saja. Jangan takut melaporkan jika ada yang berupaya memeras perusahaan,” jelasnya.
Sumaryoto Gagal Jumpa Mega
Sebelumnya, anggota BK Usman Ja’far telah membenarkan bahwa kedua nama yang dilaporkan Dahlan adalah anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Sumaryoto dan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena. Sumber Jawa Pos menyebut Sumaryoto diduga meminta upeti dari PT Merpati Nusantara Airlines. Sedangkan, PT Garam dan PT PAL melibatkan Idris Laena. Keduanya telah membantah hal itu.
Ketua BK M Prakosa menegaskan BK menunggu Dahlan menyerahkan sisa nama-nama yang diduga memeras BUMN. Saat memenuhi undangan BK Senin lalu, Dahlan sudah berjanji untuk memberikan nama-nama tambahan secara tertulis pada hari ini (Rabu).
BK meminta Dahlan melengkapinya, karena sebelumnya Dahlan sempat menyatakan telah mengantongi sekitar 10 nama oknum DPR pemeras BUMN. “Kami siap menerima laporan yang lebih rinci besok (hari ini),” kata Prakosa.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menegaskan partainya tetap menghormati asas praduga tak bersalah atas diri Sumaryoto. Bahkan, Puan mempersilahkan kalau Sumaryoto ingin melakukan upaya hukum. “Silahkan saja kalau ingin mengajukan ke ranah hukum. Kami akan mendorong atau membackup hal tersebut,” kata Puan.
Sumaryoto sendiri, sekitar pukul 14.30, kemarin, mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung No.99, Jakarta Selatan. Politisi yang terpilih menjadi anggota DPR dari dapil Jawa Tengah X itu tiba dengan menaiki Mobil Mercedes Benz hitam bernopol B 17 XD.
Tak banyak komentar yang diberikannya. Dia hanya menyampaikan kedatangannya itu atas inisiatif sendiri, bukan karena dipanggil partai. “Saya mau lapor. Ini inisiatif saya sendiri,” kata Sumaryoto. Sekitar pukul 16.15, Sumaryoto dengan langkah bergegas masuk ke mobilnya dan langsung meninggalkan kantor DPP PDIP. Dia sama sekali tidak menanggapi hujan pertanyaan dari para wartawan.
Sumaryoto terlihat sangat jengkel. Maklumlah, ternyata Sumaryoto gagal bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Padahal, Megawati tengah berada di sana bersama Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani. Sebelumnya, mereka baru saja menerima komisioner KPU Ida Budhiati yang melakukan verifikasi faktual parpol peserta pemilu dari pukul 11.00 sampai 13.15.
“Kami tidak ketemu (Sumaryoto, Red). Kebetulan tadi masih ada rapat sampai sore,” kata Tjahjo. Rapat yang dimaksud Tjahjo itu adalah pembahasan pilgub Jawa Barat.
Tjahjo menyampaikan partai sengaja tidak menemui Sumaryoto, karena tidak ingin mendahului pimpinan Fraksi PDIP di DPR. Menurut dia, sesuai mekanisme yang berlaku di internal PDIP, seharusnya Sumaryoto mengklarifikasi masalahnya kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani terlebih dulu. Kemudian memberi penjelasan kepada BK DPR.
Pada bagian lain, Sumaryoto telah menunjuk advokat Warsito Sanyoto sebagai kuasa hukumnya. Menurut dia, Sumaryoto tidak pernah melakukan kongkalingkong, apalagi memeras salah satu BUMN. “Tidak benar klien saya (Sumaryoto) menagih fee atau meminta sesuatu kepada Direktur Utama PT MNA (Merpati Nusantara Airlines, Red) saudara Rudy Setyopurnomo atau pun direksi PT MNA yang lain,” kata Warsito saat memberikan keterangan pers di kediaman, Jalan Kartika Utama BA 6 No.9 Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Dia melanjutkan sebagai anggota DPR, Sumaryoto memiliki hak konstitusional untuk bersikap kritis terhadap pemerintah atau mitra kerjanya, seperti PT MNA. “Jangan disalahartikan ada maksud tertentu di balik sikap kritis itu,” tegasnya.
Warsito menolak kalau seolah-olah telah terjadi “permainan” yang melibatkan Sumaryoto terkait pesetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT MNA sebesar Rp561 miliar pada APBN-Perubahan tahun 2011 dan Rp 200 miliar pada APBN tahun 2012. Bahkan, PMN 6 tahun 2012 dalam APBN tahun 2011 telah disetujui Komisi XI DPR pada tahun 2011.
“Sementara klien saya baru masuk menjadi anggota Komisi XI DPR pada tahun 2012,” sebutnya.
Beberapa saat sebelumnya, Jawa Pos sempat menerima pesan singkat dari Sumaryoto. Dia menceritakan dirinya baru saja kembali ke Jakarta pada Senin malam lalu setelah reses di dapilnya. “Yang jelas DI (Dahlan Iskan, Red) terima laporan dari anak buah Dirut Merpati (Dirut Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo, Red) yang ngarang. Mereka akan mengalihkan isu atas ketidakberhasilannya memimpin Merpati yang semakin terpuruk. Kasihan Merpati akan semakin menburuk,” katanya.
Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada BK DPR terkait nama salah satu kader partainya yang ikut disebut Dahlan. “Kita serahkan sepenuhnya kepada BK untuk memrosesnya sesuai dengan hukum acara di BK DPR. Golkar tidak akan melakukan intervensi,” tegas Ketua DPP PG Hajriyanto Tohari di komplek parlemen Senayan, Jakarta kemarin (6/11).
Wakil ketua MPR itu juga mengingatkan, kalau lembaga etik DPR tersebut juga tetap harus menggali keterangan lebih mendalam. Baik dari Dahlan Iskan maupun dari dua anggota DPR yang disebut meminta upeti pada BUMN tersebut. “Yang pasti, kami mendukung, pokoknya simpel saja, siapapun yang bersungguh-sungguh mau membongkar korupsi, kongkalingkong, patgulipat keuangan negara harus kita dukung,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai yang dilakukan Dahlan hingga datang memenuhi pemanggilan BK bukanlah pencitraan. “Ini bukan persoalan main-main lho, bukan masalah pencitraan, ini BUMN yang dijadikan sapi perah,” ujar Hidayat.
Hanya saja, lanjut dia, Dahlan juga tetap harus berkomitmen serius mengungkap kasus pemerasan secara tuntas. Yaitu, mengungkapkannya hingga ke penegak hukum. “Tapi jangan jangan hanya wacana,” tandasnya.
Selain itu, tambah Hidayat, mantan dirut PLN itu juga fair untuk melakukan bersih-bersih di wilayah kerjanya. Tidak boleh berhenti hanya di DPR, menurut dia, Dahlan juga harus mengungkap pemerasan yang dilakukan pihak pemerintah terhadap BUMN. Termasuk, pihak penyuap dari BUMN yang bersangkutan. “Kongkalikong ini harus kita berantas tuntas,” tegas mantan presiden PKS itu. (pri/dyn/jpnn)
