JAKARTA- Setelah dilantik sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang baru, TB Silalahi mulai bersuara keras. Tidak saja terhadap para kader yang selama ini berkoar di media, namun juga terhadap pihak lain di luar partai dalam memberikan komentar menyangkut Partai Demokrat.
“Eksternal silahkan beri saran bagi kami, tapi jangan sampai terlalu jauh. Kami mohon pengamat jangan terus perbesar masalah,” kata TB Silalahi usai serah terima jabatan dari Sekretaris Dewan Kehormatan DK sebelumnya, Amir Syamsuddin di Jakarta, Rabu (8/2).
Saat ini menurutnya, Partai Demokrat tengah di sorot sejumlah media secara terus-menerus. Meski mengakui hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun justru belakangan semakin berkembang dengan berbagai macam isu. Untuk itu, guna mengatasi persoalan yang ada, begitu diminta sebagai sekretaris, Silalahi secara langsung menelepon sejumlah kader partai yang selama ini banyak memberikan statement kepada media.
“Saya menanyakan langsung apa benar ada ini-itu. Lalu saya tanya, apakah kita sepakat untuk memperbaiki partai ini? Kalau kita sepakat, saya minta semua berhenti ngomong hal-hal yang tidak penting. Jadi semua sepakat mau memperbaiki partai ini,” ungkap TB Silalahi yang menegaskan sanksi sangat jelas diatur dalam kode etik partai.
“Jadi kalau tidak, Dewan Kehormatan akan membuat langkah keras kepada mereka. Karena kita sudah sama-sama ngomong ingin memperbaiki partai,” ungkapnya.
Saat ditanya, apakah sanksi tersebut juga berlaku bagi anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul? Dengan tegas TB Silalahi mengatakan, “terutama kepada yang rajin bicara pada media elektronik.”
Sementara terhadap Angelina Sondakh ia menyatakan, Angelina adalah perbuatan yang diduga melanggar hukum dan sudah ditetapkan tersangka.
“Itu otomatis sudah ada sanksinya, dia diberhentikan dari jabatannya. Tapi untuk keanggotaan di DPR, ada UU nya, ada aturannya. Jadi tugas kami sebagai Dewan Kehormatan dan komisi pengawas sudah selesai. Dan sudah kami sampaikan ke DPP. Tujuh hari paling lambat DPP harus segera keluarkan keputusan soal rekomendasi DK itu,” ungkapnya.(san)
