SBY nilai Jokowi tidak tegas dalam kisruh KPK-Polri.
SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Kasus Polri vs KPK yang kian memanas memantik perhatian Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan presiden RI ke-6 itu menilai Jokowi tidak tegas dalam menangani perpecahan antara Polri dan KPK.
Topik tersebut menjadi pembicaraan hangat dalam pertemuan bersama seluruh kader Parta Demokrat di Ballroom Grand City kemarin malam (8/2). Di hadapan ratusan kader, SBY berusaha untuk angkat bicara mengenai kasus Polri dan KPK yang tak kunjung selesai.
Menurut dia, Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai kapolri sebenarnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, setelah usul tersebut masuk di DPR RI baru ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, banyak yang menyebut, usulan tersebut berdasar atas tekanan ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saat DPR menyetujui, justru yang menjadi korban adalah Partai Demokrat,” ungkapnya saat membeberkan kondisi politik yang terjadi di Indonesia di hadapan ratusan kader PD kemarin.
Saat itu terjadi, publik marah dan menolak Komjen BG. Yang disesalkan adalah Jokowi justru menunda pelantikan BG sebagai Kapolri, bukan mencabut posisi tersebut. Itu sebabnya, Megawati marah lantaran BG tidak jadi dilantik. Akhirnya, terjadi aksi saling serang antara Polri dan KPK. “Masalah ini, kita semua tidak tahu mana yang salah mana yang benar,” ujarnya disambut riuh tawa peserta.
Atas kejadian tersebut, rakyat marah kepada Polri. Sebagian masyarakat juga tidak menyukai KPK. Presiden yang diharapkan bisa berbuat banyak menangani kasus tersebut justru memilih status quo. Presiden pun dianggap ragu dan tidak tegas lantaran takut menghadapi Megawati dan ingin menjaga hubungan baik.
Bahkan, Jokowi sempat membentuk tim sembilan yang tidak formal itu untuk mencari jalan keluar atas perpecahan Polri dan KPK. Namun, faktanya tidak ada pengaruhnya. Keputusan Jokowi juga tidak ada. “Rakyat makin geregetan,” ujarnya.
SBY nilai Jokowi tidak tegas dalam kisruh KPK-Polri.
SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Kasus Polri vs KPK yang kian memanas memantik perhatian Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan presiden RI ke-6 itu menilai Jokowi tidak tegas dalam menangani perpecahan antara Polri dan KPK.
Topik tersebut menjadi pembicaraan hangat dalam pertemuan bersama seluruh kader Parta Demokrat di Ballroom Grand City kemarin malam (8/2). Di hadapan ratusan kader, SBY berusaha untuk angkat bicara mengenai kasus Polri dan KPK yang tak kunjung selesai.
Menurut dia, Presiden Jokowi mengusulkan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai kapolri sebenarnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, setelah usul tersebut masuk di DPR RI baru ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, banyak yang menyebut, usulan tersebut berdasar atas tekanan ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saat DPR menyetujui, justru yang menjadi korban adalah Partai Demokrat,” ungkapnya saat membeberkan kondisi politik yang terjadi di Indonesia di hadapan ratusan kader PD kemarin.
Saat itu terjadi, publik marah dan menolak Komjen BG. Yang disesalkan adalah Jokowi justru menunda pelantikan BG sebagai Kapolri, bukan mencabut posisi tersebut. Itu sebabnya, Megawati marah lantaran BG tidak jadi dilantik. Akhirnya, terjadi aksi saling serang antara Polri dan KPK. “Masalah ini, kita semua tidak tahu mana yang salah mana yang benar,” ujarnya disambut riuh tawa peserta.
Atas kejadian tersebut, rakyat marah kepada Polri. Sebagian masyarakat juga tidak menyukai KPK. Presiden yang diharapkan bisa berbuat banyak menangani kasus tersebut justru memilih status quo. Presiden pun dianggap ragu dan tidak tegas lantaran takut menghadapi Megawati dan ingin menjaga hubungan baik.
Bahkan, Jokowi sempat membentuk tim sembilan yang tidak formal itu untuk mencari jalan keluar atas perpecahan Polri dan KPK. Namun, faktanya tidak ada pengaruhnya. Keputusan Jokowi juga tidak ada. “Rakyat makin geregetan,” ujarnya.
