26 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Hashim Dinilai Tak Paham Politik dan Hukum

Hashim Djojohadikusumo
Hashim Djojohadikusumo

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hashim Djojohadikusumo yang disebut akan menghambat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden nantinya, dinilai sebagai sikap dari orang yang tidak paham detail politik dan hukum.

Hal tersebut dikatakan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/10). “Itu hanya omongan satu orang dari pengusaha yang mungkin tidak mengerti detail politik dan hukum,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurut Jimly, rakyat Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 252 juta jiwa. Mereka itulah yang secara konstitusi menentukan jalannya pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan.

“Dimana logikanya, 252 juta jiwa bisa terpengaruh dari omongan 1 orang. Saya justru sarankan Hashim nikmati saja demokrasi ini bersama dunia usaha yang dia geluti,” saran Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini. (fas/jpnn)

Hashim Djojohadikusumo
Hashim Djojohadikusumo

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hashim Djojohadikusumo yang disebut akan menghambat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden nantinya, dinilai sebagai sikap dari orang yang tidak paham detail politik dan hukum.

Hal tersebut dikatakan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/10). “Itu hanya omongan satu orang dari pengusaha yang mungkin tidak mengerti detail politik dan hukum,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurut Jimly, rakyat Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 252 juta jiwa. Mereka itulah yang secara konstitusi menentukan jalannya pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan.

“Dimana logikanya, 252 juta jiwa bisa terpengaruh dari omongan 1 orang. Saya justru sarankan Hashim nikmati saja demokrasi ini bersama dunia usaha yang dia geluti,” saran Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini. (fas/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/