DEPOK-Di tengah pesimisme publik terhadap upaya perbaikan kinerja birokrasi, Wali Kota Solo, Jateng, Joko Widodo, justru bersikap optimistis. Dia yakin, kinerja birokrasi bisa bersih dari kebiasaan pungutan liar (pungli). Syaratnya, ada ketegasan dari kepala daerahnya (Kada).
Menurut Jokowi-panggilan akrabnya-seorang kepala daerah harus bertindak tegas terhadap anak buahnya yang tidak punya niat bekerja melayani masyarakat dengan baik. Jokowi sendiri, mengaku tidak sungkan-sungkan memecat aparatur di daerahnya yang tidak mau diajak memperbaiki sistem birokrasi.
Dia bercerita, pertama kali duduk sebagai wali kota 6,5 tahun silam, Jokowi gerah dengan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang harus makan waktu tiga hingga empat minggu baru kelar. “Tergantung amplop,” cetus Jokowi saat didaulat menyampaikan pendapatnya di acara Deklarasi Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (8/12).
“Saya panggil programer. Dia bilang urus KTP delapan menit selesai. Saya bilang ke masyarakat, sehari selesai. Waktu rapat, ada ada tiga-empat lurah dan camat, merasa keberatan. Dia bilang tak mungkin sejam, tak mungkin sehari. Empat orang yang ngomong gitu, besoknya saya copot karena niat saja tidak punya, apalagi melaksanakan. Saya cari yang punya niat,” tegas Jokowi, disambut tepuk tangan hadirin.
Hadir di acara itu antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo, penggiat antikorupsi Teten Masduki, dan sejumlah kepala daerah yang diundang. Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, juga hadir. “Birokrasi bisa diperbaiki. Tergantung pimpinannya,” cetus Jokowi lagi.
Mangindar menyatakan setuju dengan pendapat Jokowi. “Bahwa karakter kepemimpinan sangat menentukan di internal birokrasi,” ujar Mangindar kepada koran ini usai acara.
Menurutnya, Jokowi membenahi birokrasi pelayanan, lantaran sebagai orang yang berlatarbelakang pengusaha, dia pasti punya pengalaman dipersulit birokrasi. Sedang sebagai orang yang lama meniti karier di birokrasi, Mangindar juga punya pengalaman tidak enak. Dia mengaku, dulu saat mengurus kenaikan pangkat, selalu diganjal. Nah, pengalaman pahit itu lah yang dihindarinya agar tak terulang lagi ke orang lain.
“Sebagai kepala daerah yang sekaligus pejabat pembina kepegawaian, saya tak mau mempersulit proses kenaikan pangkat pegawai. Itu prinsip. Pengisian jabatan harus berdasarkan kompetensi, punya jiwa kepemimpinan, dan mau memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri atau pun kelompoknya saja. Saya juga optimis, birokrasi bisa baik, yang harus dimulai dengan proses rekrutmen yang benar,” cetusnya.
Wamenpan-RB Eko Prasojo menyoroti pentingnya tenaga ahli keuangan alias akuntan di birokrasi. Seorang akuntan menurutnya akan menentukan perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban keuangan.(sam)
