JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Sutarman untuk menjadikan peringatan hari Anti Korupsi 2013 sebagai momentum merealisasikan janjinya ketika fit and proper test di Komisi III DPR. Karena itu, ia perlu membuat langkah konkrit dalam pemberantasan korupsi.
“Sebagai ujung tombak penegakan hukum, Polri harus mampu menjadi sapu bersih untuk memberantas korupsi di tanah air,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada wartawan, Senin (9/12).
Menurut Neta, sudah waktunya Polri mengutamakan pemberantasan korupsi di internalnya sebelum memberantas korupsi di institusi lain. Misalnya memulai penanganan dugaan korupsi tanda nomor kendaraan bermotor atau kasus rekening gendut.
“Citra Polri sebagai lembaga terkorup harus dihapus. Polri harus berani memenjarakan jenderal jenderalnya yang korup,” kata Neta.
Setelah itu, lanjut dia, Polri harus mengerahkan aparatnya untuk fokus pada pemberantasan korupsi di daerah. Pasalnya, pemilihan umum 2014 dijadikan momentum untuk melakukan politik uang.
Neta menjelaskan, untuk memerangi politik uang, Polri bisa bekerjasama dengan masyarakat. Polisi mengusut calon anggota legislatif dan oknum-oknum partai yang korup. Sedangkan, masyarakat diimbau tidak memilih caleg dan partai korup.
“Gerakan kampanye caleg dan partai korup harus terus menerus dikumandangkan. Sehingga kerjasama masyarakat dan polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam pemberantasan atau memerangi korupsi menuai hasil,” ujar Neta.
Menurut Neta, jika korupsi terus berkembang, keadilan tidak akan tercapai di Indonesia. “Para koruptor akan terlalu gampang membeli hukum dan rakyat akan terjebak dalam kemiskinan yang laten,” katanya. (gil/jpnn)
