JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berbagai gelar sudah pernah dianugerahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mulai dari gelar di bidang pendidikan seperti gelar doktor honoris causa, maupun gelar adat. Hampir seluruh gelar tersebut diterima yang bersangkutan dengan tangan terbuka. Namun, kemarin (9/1) SBY menolak gelar yang diberikan Panglima TNI Jenderal Moedoko.
Di hadapan Presiden SBY, para petinggi TNI/Polri dan peserta Rapat Pimpinan TNI/Polri di PTIK, Moeldoko mengungkapkan keinginannya untuk menganugerahkan gelar Jenderal Besar kepada Presiden RI keenam tersebut. Menurutnya, SBY dinilai pantas mendapat gelar tersebut karena jasanya dalam membangun TNI.
“Semangat yang kuat dari Bapak SBY untuk membangun TNI yang handal, kami TNI tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Presiden SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar. Saya kira sangat tepat kita berikan kepada Presiden,”papar Moeldoko dalam pidatonya pada Rapim TNI/Polri di STIK-PTIK, kemarin.
Namun sayang, niat baik Moeldoko tersebut ditolak yang bersangkutan. Terkait penolakan tersebut, SBY bahkan sampai mengutus Mensesneg Sudi Silalahi untuk segera menggelar konferensi pers di Kantor Presiden, kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, Sudi menuturkan bahwa SBY menyatakan perlu segera merespon rencana pemberian gelar tersebut.
“Tadi (kemarin), kita mendengarkan bahwa panglima TNI mengatasnamakan TNI dan jajarannya, ingin memberikan penghargaan Jenderal Besar kepada Bapak presiden. Oleh sebab itu, saya kira perlu respons dari Bapak Presiden saya sampaikan, supaya nanti tidak simpang siur pemberitaan mengenai hal ini,”papar Sudi.
Sudi melanjutkan, Presiden SBY mengapresiasi bahkan mengucapkan terimakasih atas rencana penganugerahan gelar tersebut. Namun, dasar pemberian gelar tersebut dinilai tidak cukup kuat. Seperti yang disampaikan Moeldoko, pihaknya menilai SBY berjasa dalam memajukan dan meningkatkan kekuatan pertahanan serta modernisasi alutsista TNI. Hal tersebut, menurut SBY, bukanlah hal luar biasa. “Presiden mengatakan, itu memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden. Itu tugas dan kewajiban beliau,”jelasnya.
Karena itu, lanjut Sudi, SBY merasa penghargaan semacam itu tidak diperlukan. Presiden pun memastikan menolak gelar tersebut. “Ya terus terang beliau menolak,”tegas Sudi.
Meski begitu, Sudi menegaskan bahwa Presiden SBY tetap menghargai niat Panglima TNI dan jajarannya tersebut. Apalagi, ke depan TNI masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. “Memang tugas TNI tidak semakin ringan. Oleh sebab itu, kita ingin TNI kita lebih siap lagi,”imbuhnya.
Pemerhati sejarah militer, Erwin Jose Rizal menilai pemberian gelar dalam tradisi TNI sudah berlangsung lama. Dalam konteks gelar Jenderal Besar, Erwin menyatakan TNI sudah memberi gelar Jenderal Besar kepada tiga tokoh TNI. “Jenderal besar sudah pernah diberikan kepada Soedirman, AH Nasution, dan Soeharto,” sebut Erwin.
Dari tiga tokoh yang mendapat gelar Jenderal Besar, kata Erwin, hanya Soedirman yang penganugerahannya tidak memicu kontroversi. Erwin berkata, kontroversi pemberian gelar Jenderal Besar kepada Nasution terjadi saat ia menjabat Panglima Komando Jawa dalam perang agresi militer Belanda II. “Banyak yang mempertanyakan dimana posisi Nasution sebagai militer saat agresi itu terjadi,” ujarnya.
Sementara terhadap Soeharto, kontroversi gelar Jenderal Besar terjadi karena selama berkarier di militer, Soeharto banyak bersinggungan dengan tokoh-tokoh seniornya. “Waktu menjadi Pangdam di Jawa Tengah dia sempat dinonjobkan, waktu operasi PRII Permesta dia sempat ditegur A Kawilarang,” katanya. (ken/kim)