Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi tetap ngotot melakukan rasionalisasi PNS dengan cara memensiunkan dini alias pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan dia menyebut, kebijakan pensiun dini PNS itu mendesak dilakukan.
Saat rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (8/6) lalu, Yuddy kembali membeberkan argumennya tentang rasionaliasi tersebut. “Sekarang PNS 4,5 juta, idealnya jadi 3,5 juta. Kalau yang pensiun 500 ribu orang, tinggal 4 juta. Masih dibutuhkan pengurangan 500 ribu lagi. 330 ribu yang kita tawarkan pensiun dini,” kata Yuddy dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.
Namun, Menteri dari Partai Hanura itu menyebutkan bahwa semua skema masih dalam kajian selektif yang sedang dilakukan jajarannya. Bahkan, rencana ini menurutnya juga belum dibahas dalam rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo.
Dia mengaku telah menyiapkan laporan skema rasionalisasi progresif (pensiun dini) PNS kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Yuddy, laporan tersebut berisi paparan lengkap tentang langkah rasionalisasi progresif.”Memang presiden inginkan rasionalisasi dilakukan secara alami atau moderat. Tapi dari KemenPAN-RB punya kajian sendiri berupa rasionalisasi progresif yaitu pensiun dini. Dengan cara ini, proses pemetaan PNS akan berlangsung cepat dan dalam waktu tiga tahun sudah bisa diperoleh angka PNS 3,5 juta orang,” cetus Yuddy.
Dia menyebutkan, rasionalisasi progresif yang terbaik dilakukan agar PNS tidak berkualitas dan berkinerja buruk bisa dipensiunkan dini. Dengan pensiun dini, beban belanja pegawai pun akan cepat berkurang.”Apa rela masyarakat bayar pajak dan pajaknya dipakai untuk membayar PNS yang malas-malasan? Saya sudah lihat sendiri di lebih dari 100 daerah yang PNS-nya tidak maksimal kinerjanya,” tegasnya.
Bukannya mendapat dukungan dari Komisi II DPR. Dalam kesempatan tersebut, Yuddy malah dikecam. Kebijakannya dinilai hanya bikin galau PNS. “Sesuatu yang masih mentah jangan dibuka ke media. Ini menimbulkan kontroversi dan mengganggu masyarakat,” kata Amran, anggota Komisi II dari Fraksi PAN.
Fandi Utomo dari Fraksi Demokrat juga menyebut Yuddy tidak konsisten dalam menangani masalah kepegawain. Dikatakan, Yuddy dulu pernah berjanji akan mengisi kuota PNS yang pensiun dari honorer K2.
“Sekarang malah bicara soal rasionalisasi. Ini instruksi presiden yang berubah-ubah atau Pak Menteri yang berubah?” ucapnya dengan nada tinggi. (sam/adz)
