Terkait Usulan Sertifikasi Ulama
JAKARTA–Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mencetuskan ide mengejutkan umat Islam. Usulan BNPT agar pemerintah mewajibkan pemuka agama memegang sertifikat.
Tak pelak hal itu mendapat kritikan tajam. Ide sertifikasi itu dinilai terlalu berlebihan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menilai ide sertifikasi pemuka agama kebablasan karena tidak butuh sertifikat dari pemerintah untuk melihat nasionalisme para pemuka agama.
“Gelar kiai atau ustadz itu dari masyarakat, bukan pemberian pemerintah. Terlalu jauh kalau pemerintah mengurusi hal-hal seperti ini,” katanya di Jakarta kemarin (9/9).
Said menganalogikan pernyatannya pada perintah menjalankan salat. Kewajiban salat tersebut sudah diatur dalam aturan agama, sehingga tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanannya. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan ajaran agama, namun tidak boleh mencampuri pelaksanaan ajaran-ajaran agama, karena sudah ada elemen masyarakat yang memiliki kewajiban menjalankan tugas tersebut.
Said juga membantah klaim BNPT yang secara tersirat menyebut pemuka agama gagal melaksanakan deradikalisasi. Alumni Univertas Ummul Qura di Makkah ini menilai kegagalan deradikalisasi bukan disebabkan minimnya partisipasi ulama, melainkan ada faktor lain yang harus segera dibenahi BNPT dan penegak hukum lainnya.
“Terorisme tidak mengakar pada budaya Islam. Jadi kalau aksi teror sampai sekarang masih ada, itu tidak semata-mata karena peran ulama yang kurang dalam deradikalisasi agama,” tegasnya.
Said menegaskan, peran ulama dalam deradikalisasi dan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air tidak perlu diragukan lagi. Karena, ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ikut mendirikan Indonesia.
“Saya selalu katakan, ormas-ormas dan ulamanya yang keberadaannya memperkuat Pancasila sebagai dasar negara harus didukung. Sebaliknya, Ormas yang keberadaannya merongrong Pancasila, tidak perlu pakai sertifikasi, langsung bubarkan saja,” tegasnya.
Sebelumnya, BNPT melalui Direktur Deradikalisasi Irfan Idris mengusulkan dilakukannya sertifikasi dai dan ustadz. “Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradio, Polemik, bertajuk “Teror Tak Kunjung Usai” di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9) lalu.
Usulan BNPT itu rupanya ingin meng-copy paste negara Singapura dan Arab Saudi yang menerapkan hal tersebut. “Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif,” sambungnya.
BNPT mengaku telah menjalankan program deradikalisasi dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar tidak terjadi perekrutan di dalam penjara.
“Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara,” tegasnya.(dyn/noe/jpnn)
